Medan, ArmadaBerita.Com – Pembenahan 41 puskesmas dan dua rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan menjadi agenda strategis dalam penguatan sistem kesehatan daerah. DPRD Medan diharapkan memastikan rencana tersebut memiliki landasan regulasi, dukungan anggaran dan mekanisme pengawasan yang terukur.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam Rapat Paripurna DPRD Medan terkait tanggapan kepala daerah atas penjelasan DPRD terhadap Ranperda Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (9/11/2026).
Rico menegaskan, revitalisasi dan optimalisasi 41 puskesmas di seluruh wilayah Medan menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas tidak hanya diarahkan sebagai tempat berobat, tetapi juga pusat edukasi kesehatan, pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Penguatan layanan primer tersebut diharapkan mampu mengurangi beban rumah sakit sekaligus membuat pelayanan kesehatan lebih mudah dijangkau warga.
Di sisi lain, Pemko Medan juga memprioritaskan penyempurnaan fungsi RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar. Pembenahan meliputi peningkatan kapasitas rawat inap, kelengkapan alat medis, kompetensi tenaga kesehatan serta sistem rujukan yang terhubung dengan puskesmas.
“Kami ingin memastikan ketika seorang warga berobat di puskesmas dan perlu dirujuk, prosesnya bisa berjalan mudah, informasi penatalaksanaan akurat, dan layanannya terjamin,” ujar Rico.
Dalam pembahasan Ranperda, Rico menekankan perlunya penyelarasan penguatan fasilitas kesehatan dengan dukungan anggaran sarana dan prasarana serta penambahan tenaga kesehatan melalui APBD 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Persoalan integrasi sistem informasi kesehatan daerah juga menjadi perhatian. Keterhubungan data dan alur rujukan dinilai penting untuk mencegah pelayanan yang berbelit serta memastikan pasien memperoleh penanganan sesuai kebutuhan.
Bagi DPRD Medan, pembahasan Ranperda ini menjadi momentum strategis untuk memastikan rencana pembenahan fasilitas kesehatan tidak sebatas komitmen pemerintah, tetapi memiliki kepastian pelaksanaan dan pengawasan.
Rico berharap, regulasi tersebut nantinya mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. (Asn)
