Medan, ArmadaBerita.Com – Pengawasan pembangunan di Sumatera Utara bakal mendapat tambahan kekuatan! Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Nasional Transparansi Kontroling Pembangunan Pemerintah (LSM KNTKPP) DPW Sumut resmi memulai langkah konsolidasi organisasi. Dalam rapat koordinasi perdana yang digelar di Champion Cafe, Jalan Dr. Mansyur, Medan, Minggu (8/11/2026), Simon Purba ditetapkan sebagai Ketua untuk memimpin gerakan pengawasan pembangunan di Sumatera Utara.
Bukan sekadar pertemuan biasa, rapat perdana ini menjadi momentum penting bagi LSM KNTKPP Sumut dalam memantapkan barisan sekaligus menyiapkan strategi untuk mengawal berbagai program pembangunan pemerintah. Salah satu perhatian utama organisasi ini adalah memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai aturan.
Dalam susunan kepengurusan yang ditetapkan, Simon Purba dipercaya sebagai Ketua, Muhammad Muhajir Radli, SH MH sebagai Sekretaris, dan Jane Piya Pinem, SPd MP sebagai Bendahara. Sementara Robin Sitepu, SIKom dipercaya menjadi Pembina.
Siap Jadi Mata dan Telinga Masyarakat!
Dengan mengusung semangat transparansi dan kontrol sosial, LSM KNTKPP DPW Sumut menegaskan komitmennya untuk menjadi mata, telinga, sekaligus suara masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan.
Organisasi yang ditunjuk langsung oleh pengurus pusat dan telah memiliki badan hukum ini tidak ingin sekadar hadir sebagai pelengkap. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya yang bersumber dari anggaran negara, menjadi salah satu agenda prioritas yang akan dijalankan.
Tak berhenti pada konsolidasi internal, jajaran pengurus juga telah merancang agenda audiensi dengan sejumlah instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memperkenalkan keberadaan LSM KNTKPP di Sumatera Utara sekaligus membangun komunikasi dan membuka peluang kemitraan dengan pemerintah, pihak swasta, serta berbagai elemen masyarakat.
Robin Sitepu Beri Arahan Tegas, Pengurus Diminta Segera Bergerak!
Ketua Dewan Pembina LSM KNTKPP Sumut, Robin Sitepu, dalam arahannya menekankan pentingnya soliditas dan keseriusan seluruh pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.
“Melalui rapat koordinasi perdana ini, para pengurus diharapkan dapat membangun soliditas, memperjelas pembagian tugas, serta menyusun langkah strategis organisasi dalam menjalankan program kerja di wilayah Sumatera Utara,” ujar Robin.
Ia juga mendorong setiap bidang agar tidak berlama-lama dalam menyusun program. Seluruh jajaran diminta segera merumuskan agenda kerja sekaligus memperkenalkan organisasi kepada pemerintah, kalangan swasta, dan masyarakat luas.
Dukungan Robin Sitepu terhadap keberadaan organisasi ini juga mendapat apresiasi dari seluruh pengurus. Salah satunya melalui fasilitas kantor sekretariat yang telah disiapkan untuk menunjang aktivitas dan operasional organisasi.
Bukan Sekadar Nama, KNTKPP Sumut Siapkan Langkah Nyata
Konsolidasi perdana ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya gerakan pengawasan pembangunan yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.
LSM KNTKPP Sumut menargetkan kehadirannya dapat ikut mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan pengawasan yang berjalan secara bertanggung jawab, kepentingan masyarakat diharapkan tetap menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan pembangunan.
Adapun susunan pengurus LSM KNTKPP DPW Sumatera Utara yakni Robin Sitepu, SIKom sebagai Pembina; Simon Purba, ST sebagai Ketua; Muhammad Muhajir Radli, SH MH sebagai Sekretaris; dan Jane Piya Pinem, SPd MP sebagai Bendahara.
Kantor sekretariat organisasi beralamat di Jalan Asrama, Kompleks Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 17, Medan. LSM KNTKPP telah tercatat memiliki badan hukum dengan Nomor AHU: 0003269.AH.01.07.Tahun 2026.
Rapat koordinasi perdana ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pengurus dan pembina. Momen tersebut sekaligus menjadi penanda dimulainya konsolidasi dan langkah organisasi LSM KNTKPP di Sumatera Utara.
Kini, publik tentu menanti bagaimana kiprah organisasi ini dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Mampukah LSM KNTKPP Sumut menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus pengawal transparansi pembangunan? Waktu dan kerja nyata yang akan menjawabnya. (Dedy Hutajulu)
