Medan, ArmadaBerita.Com – Penurunan anggaran pembangunan Sumatera Utara (Sumut) pada 2027 mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) untuk merumuskan solusi berbasis riset akademis. Kolaborasi ini diarahkan agar program pembangunan tetap efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor mengungkapkan, proyeksi anggaran 2027 mengalami penurunan signifikan akibat kekurangan penyaluran tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Bahkan, terdapat kurang salur yang menjadi utang dari 2026 ke 2027 sebesar Rp1,2 triliun.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Setiap alokasi anggaran harus menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja rutin.
Hal itu disampaikan Timur saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Inventarisasi Permasalahan dan Kebutuhan Daerah bersama USU di Aula Digital Learning Center Building (DLCB) Lantai 8, Kampus USU, Medan, Kamis (5/11/2026).
Dalam kegiatan yang mempertemukan jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sumut dengan akademisi tersebut, Timur menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Mewakili Gubernur Sumut, Timur menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus berorientasi pada hasil atau money follows result. Belanja daerah perlu diarahkan pada Program Hasil Terbaik Cepat (PHC) dan program strategis yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Setiap rupiah dana APBD yang kita keluarkan harus berorientasi kepada hasil. Oleh karena itu, diskusi ini sangat penting agar visi dan misi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memiliki hubungan yang erat dan saling berketerkaitan,” ujar Timur Tumanggor.
Ia menyebutkan, sejumlah sektor membutuhkan dukungan kajian akademis untuk memastikan pembangunan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Sektor tersebut meliputi peningkatan produktivitas ekonomi melalui pengembangan potensi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri olahan, dan ekonomi kreatif.
Di bidang sumber daya manusia (SDM), fokus diarahkan pada pemerataan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan primer, penanganan stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Pemprov Sumut juga menyoroti kebutuhan penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur kawasan produksi.
Pemerataan pembangunan antarwilayah turut menjadi perhatian, terutama di Kepulauan Nias dan Pantai Barat Sumut yang masih menghadapi keterbatasan akses. Pembangunan berbasis potensi lokal dinilai menjadi salah satu pendekatan yang perlu dikembangkan.
Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas belanja daerah membutuhkan kajian, evaluasi manfaat program, serta inovasi tata kelola yang bersih.
USU Arahkan Riset Berangkat dari Kebutuhan Daerah
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kerja Sama USU Hinsar Ambarita menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menegaskan komitmen USU dalam mendukung visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui konsep “Kampus Berdampak”.
Menurut Hinsar, pendekatan riset selama ini cenderung berjalan satu arah, yakni dari kampus kepada pengguna. Melalui kolaborasi ini, USU ingin membalik pola tersebut dengan menjadikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai dasar penelitian.
“Bagaimana kalau kita putar? Masyarakatnya yang kita tanya, ‘Bapak, Ibu, butuh apa yang mau diteliti?’ setelah itu didapat, baru kita minta penelitinya untuk mencari solusinya,” ujar Hinsar.
Ia mengatakan, USU juga tengah mengarahkan transformasi institusi dari teaching university menjadi entrepreneur university. Hasil inventarisasi permasalahan yang disampaikan pemerintah kabupaten/kota melalui formulir khusus dalam FGD akan diterjemahkan menjadi tema-tema riset unggulan.
USU memiliki sekitar 1.600 peneliti dan 45.000 mahasiswa dari berbagai daerah di Sumut. Sumber daya tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan solusi konkret bagi persoalan pembangunan daerah.
Kolaborasi Pemprov Sumut dan USU ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan 2027. Dengan dukungan riset akademis, keterbatasan anggaran diharapkan tidak mengurangi efektivitas program maupun upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (Asn)
