Jakarta, ArmadaBerita.Com – Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen regulasi yang memuat 313 pasal dalam 23 bab tersebut kini dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, keterbukaan dokumen UU ini penting agar pekerja, pencari kerja, serta pemberi kerja dapat memahami hak, kewajiban, dan bentuk pelindungan yang diatur dalam regulasi tersebut.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya,” ujar Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, pemagangan, penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Regulasi ini juga mengatur pelindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, serta ketentuan pidana.
Yassierli menekankan, implementasi UU tersebut perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pelindungan ketenagakerjaan diharapkan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, selama hubungan kerja, hingga masa purna kerja.
Sebelumnya, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR RI bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. UU tersebut disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, sekaligus mulai berlaku pada tanggal pengundangan.
Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU terbaru tersebut.
Masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara di https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026. (*/Red)
