Armadaberita.com Samosir – Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Kamis (21/11). Kehadiran Bupati diterima langsung oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, di ruang kerjanya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Samosir menyampaikan beberapa usulan pembangunan strategis yang menjadi prioritas Kabupaten Samosir untuk Tahun Anggaran 2026. Usulan itu meliputi pembangunan rumah susun, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), rehabilitasi kawasan kumuh, dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).
Bupati menjelaskan, kebutuhan hunian layak dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Program seperti rumah susun dan BSPS dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara penanganan kawasan kumuh dan RTLH menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga serta menciptakan lingkungan yang tertata dan sehat.
“Pemerintah Kabupaten Samosir terus berupaya meningkatkan permukiman dengan dukungan pemerintah pusat. Kami berharap usulan ini bisa menjadi prioritas dalam perencanaan nasional tahun 2026 karena kebutuhan masyarakat sangat mendesak,” ujar Bupati.
Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, menyampaikan apresiasi atas usulan yang disampaikan. Ia menyatakan bahwa kementerian pada prinsipnya menerima dan mendukung rencana pengembangan yang diusulkan Pemkab Samosir. Namun, ia meminta agar tim teknis daerah segera menyiapkan Rediness Criteria (RC) sebagai syarat penting dalam proses verifikasi dan penganggaran di tingkat kementerian.
“Setiap usulan harus dilengkapi Rediness Criteria agar dapat diproses lebih lanjut. Kami siap mendukung sepanjang persyaratan terpenuhi sesuai aturan,” kata Fitrah.
Kunjungan ini menjadi langkah nyata Pemkab Samosir dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan perumahan dan penataan permukiman di wilayah Samosir.
Dalam kesempatan itu, Bupati didampingi Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Rudimantho Limbong. (*)
