armadaberita.com | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan dukungannya terhadap program strategis Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan berbagai persoalan lahan di Sumut. Dari penataan batas, sertifikasi aset milik daerah, hingga konflik agraria yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat.
“Masalah lahan ini bukan hanya menyangkut BUMN, tapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Harus segera diselesaikan,” ujar Bobby saat menerima audiensi Kepala Kanwil BPN Sumut Sri Pranoto di Kantor Gubernur, Rabu (30/4).
Ia menekankan pentingnya percepatan sertifikasi aset milik Pemprov Sumut untuk menghindari potensi klaim oleh pihak lain. Kepastian hukum kepemilikan aset, katanya, adalah langkah strategis menyelamatkan hak pemerintah dan rakyat.
Kepala Kanwil BPN Sumut Sri Pranoto menyambut baik komitmen tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemetaan dan pendaftaran aset tanah, termasuk di wilayah konflik. “Kami sudah turun ke masyarakat di kawasan yang bermasalah dan solusi sudah mulai terbentuk. Intinya, masyarakat mendukung,” ujarnya.
Sri juga menyoroti perlunya pemetaan batas tanah yang akurat, karena sering terjadi perbedaan versi antar instansi maupun pemilik lahan. Kolaborasi antara BPN, Pemprov Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota dinilai krusial untuk menyelesaikan sengkarut agraria.
Pertemuan ini turut dihadiri Asisten Pemerintahan Basarin Yunus Tanjung, Kepala BKAD Sumut Ramadani Lubis, serta jajaran BPN Sumut. (*)
