Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mendorong percepatan pembangunan di seluruh daerah menjelang memasuki akhir triwulan III 2026. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meminta jajaran pemerintah daerah memastikan proyek fisik maupun program nonfisik berjalan sesuai target dan tidak tertunda akibat faktor cuaca.
Bobby menyampaikan hal itu seusai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut di Medan, Jumat (21/8/2026), yang antara lain membahas penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD (P-APBD) Sumut 2026.
Menurut Bobby, percepatan pekerjaan fisik menjadi perhatian utama karena waktu pelaksanaan semakin terbatas. Pemerintah tidak ingin pekerjaan menumpuk pada akhir tahun ketika curah hujan berpotensi meningkat dan menghambat proyek di lapangan.
“Yang juga perlu kita percepat tentu pelaksanaan pembangunan fisik. Jangan sampai nanti pengerjaan terkendala cuaca menjelang akhir tahun,” ujar Bobby.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Bobby bersama Wakil Gubernur Sumut Surya dan jajaran Pemprov Sumut melakukan peninjauan langsung ke berbagai wilayah. Saat ini, Pemprov Sumut berkantor dari wilayah Kepulauan Nias sebagai bagian dari upaya mendekatkan pengawasan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat.
Bobby mengatakan pola serupa akan dilakukan di sejumlah kawasan lain sebelum akhir tahun, termasuk Tabagsel, Pantai Timur, dan kawasan Dataran Tinggi.
“Kita rancang sebelum akhir tahun ini akan berkantor di wilayah lainnya setelah Kepulauan Nias,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Bobby juga meminta percepatan realisasi anggaran kesejahteraan rakyat yang telah dialokasikan dalam APBD 2026. Bantuan tersebut mencakup bantuan sosial, rumah ibadah, organisasi kemasyarakatan, serta program bantuan lainnya.
“Khususnya kepada Biro Kesra agar segera mempercepat realisasi anggarannya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus mengapresiasi langkah Pemprov Sumut dalam mempercepat pembangunan. DPRD berharap kesepakatan KUA-PPAS P-APBD 2026 segera ditindaklanjuti melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD Sumut 2026 sesuai jadwal.
Langkah percepatan tersebut dinilai penting agar program pembangunan dan belanja daerah tidak kehilangan momentum serta manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Utara.
