Jakarta, ArmadaBerita.Com – Target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian RUU APBN 2027 dinilai menjadi salah satu terobosan penting dalam arah kebijakan energi Indonesia.
Namun, target tersebut dinilai tidak akan berarti banyak apabila tidak segera diikuti dengan kesiapan jaringan listrik, pembiayaan, regulasi, hingga industri dalam negeri.
Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, energi surya memiliki posisi strategis karena potensinya melimpah, pembangunan pembangkitnya relatif cepat, serta semakin kompetitif secara ekonomi.
Menurut dia, rencana pengembangan PLTS, termasuk PLTS berbasis desa, dapat menjadi fondasi baru bagi ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil.
“Target yang ambisius ini harus segera diterjemahkan ke dalam peta jalan yang jelas,” demikian sikap Fabby Tumiwa sebagaimana disampaikan IESR dalam tanggapannya terhadap pidato kenegaraan Presiden, RUU APBN 2027, dan Nota Keuangan pada, Jumat (14/8/2026).
IESR menilai pemerintah perlu menetapkan target pembangunan secara bertahap, termasuk target tahunan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pengawasan agar pembangunan PLTS 100 GW tidak berhenti sebagai target politik.
Fabby menekankan bahwa keberhasilan program tersebut akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya. Pemerintah perlu memiliki tata kelola dengan komando yang jelas dan mengelola pengembangan energi surya sebagai sebuah misi nasional.
Selain itu, pembangunan PLTS harus berjalan beriringan dengan percepatan jaringan transmisi dan distribusi, pengembangan sistem penyimpanan energi, serta reformasi perencanaan sistem kelistrikan nasional.
Penyederhanaan regulasi dan perizinan juga dinilai penting untuk menarik investasi swasta. Di saat yang sama, Indonesia perlu menyiapkan tenaga kerja yang kompeten serta membangun industri domestik yang mampu masuk ke dalam rantai pasok energi surya global.
Menurut IESR, keberhasilan pengembangan energi surya juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Rencana percepatan penghentian pembangkit diesel, misalnya, dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi pemanfaatan energi terbarukan sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Di sektor transportasi, IESR turut mengapresiasi rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM secara bertahap melalui percepatan elektrifikasi kendaraan dan pemberian insentif bagi sepeda motor listrik produksi dalam negeri.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memberikan manfaat ganda, mulai dari mengurangi impor energi, meningkatkan kualitas udara perkotaan, hingga mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional.
Meski demikian, Fabby mengingatkan bahwa pengurangan subsidi BBM harus dilakukan secara adil dengan tetap memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Pemerintah juga perlu memperkuat transportasi publik serta memperluas infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik.
IESR menilai elektrifikasi transportasi juga harus diikuti dengan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. Sebab, penggunaan kendaraan listrik tidak akan memberikan manfaat maksimal terhadap pengurangan emisi apabila listrik yang digunakan masih didominasi sumber energi fosil.
Di sisi lain, IESR mencatat pemerintah masih menempatkan peningkatan produksi atau lifting minyak dan gas sebagai bagian dari strategi energi nasional. Menurut Fabby, kebutuhan menjaga pasokan energi dalam jangka pendek memang penting, tetapi arah kebijakan jangka panjang perlu memberikan sinyal yang lebih kuat menuju sistem energi rendah karbon.
Kemandirian energi, kata dia, tidak semestinya hanya dimaknai sebagai peningkatan produksi energi domestik. Kemandirian juga harus tercermin dari kemampuan Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang rentan terhadap perubahan harga global.
Dengan potensi surya, angin, panas bumi, hidro, dan biomassa yang besar, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk membangun sistem energi yang lebih aman, bersih, sekaligus kompetitif.
IESR selanjutnya mendorong agar RAPBN 2027 menjadi momentum untuk memperkuat integrasi agenda transisi energi dan perubahan iklim dalam kebijakan fiskal. Pemerintah dinilai perlu memperbesar penganggaran untuk energi terbarukan dan efisiensi energi, memperkuat instrumen pembiayaan hijau, serta memastikan investasi publik sejalan dengan target net zero emission Indonesia.
Fabby menilai tantangan Indonesia ke depan bukan lagi sekadar menetapkan target, melainkan memastikan target tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, tata kelola transparan, dan reformasi struktural.
Bagi IESR, target PLTS 100 GW dapat menjadi penanda perubahan arah pembangunan energi Indonesia. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengubah target tersebut menjadi program yang terukur, memiliki pendanaan jelas, dan dapat dipantau pelaksanaannya. (*)
