ARMADABERITA, MEDAN –Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupaya merapikan barisan. Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Parapat menjadi salah satu ikhtiar untuk memastikan arah pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dari forum tersebut, lahir tujuh komitmen bersama yang diharapkan menjadi pegangan kerja seluruh OPD ke depan.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menutup forum itu dengan nada optimistis. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa ditopang oleh satu atau dua institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang konsisten dan terukur antarseluruh perangkat daerah. Tujuh komitmen yang disepakati, menurut Bobby, harus menjadi fondasi kerja nyata, bukan sekadar dokumen administratif.
Bobby menekankan pentingnya menerjemahkan visi dan misi pembangunan ke dalam tindakan sehari-hari. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya diukur dari sejauh mana kebijakan dan program mampu dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, komitmen yang telah disepakati diminta untuk dijalankan, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan.
Forum yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu itu dihadiri seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut. Meski digelar dalam waktu yang relatif singkat dan bersifat tindak lanjut dari diskusi sebelumnya, Bobby berharap pertemuan tersebut mampu menyelaraskan persepsi dan memperkuat kebersamaan, khususnya di tingkat pimpinan.
Tujuh komitmen bersama tersebut dibacakan oleh Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah dan diserahkan kepada Gubernur melalui Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap. Komitmen ini mencakup penyelarasan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan OPD dengan visi-misi pembangunan daerah, RPJMD Sumut 2025–2029, RKPD 2026, hingga program prioritas dan pemulihan pascabencana.
Selain itu, para kepala OPD berkomitmen untuk memimpin langsung pengendalian kinerja organisasi dan bertanggung jawab penuh atas perencanaan hingga capaian hasil, termasuk dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penekanan juga diberikan pada perencanaan dan penganggaran yang operasional, terukur, serta berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat.
Komitmen lainnya menyangkut penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko secara substantif, bukan sekadar formalitas. OPD diminta berani menghentikan atau merevisi kegiatan bermasalah, menjaga disiplin anggaran dan integritas pengadaan barang dan jasa, serta mengelola kinerja berbasis outcome. Kolaborasi lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya juga ditegaskan sebagai kunci percepatan pemulihan pascabencana dan pencapaian tujuan pembangunan.
Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala BPSDM Sumut, Agustinus, menilai forum ini sebagai momentum penting untuk menyatukan frekuensi para pimpinan OPD. Menurutnya, penguatan koordinasi dan kepemimpinan diperlukan untuk mengawal keberhasilan 17 Program Prioritas, 53 Program Strategis Daerah, serta enam Program Hasil Terbaik Cepat Pemprov Sumut.
Forum ini juga menjadi sarana memetakan sejauh mana pemahaman kepala OPD terhadap visi-misi gubernur dan berbagai program strategis daerah. Dari sana, diharapkan lahir keselarasan langkah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tujuh komitmen tersebut menjadi penanda keseriusan untuk bergerak lebih terpadu. Tantangan ke depan tidak ringan, terutama dalam pemulihan pascabencana dan peningkatan kualitas layanan publik. Namun, dengan arah yang disepakati bersama, Bobby Nasution berharap Sumatera Utara dapat melangkah menuju pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
