Jakarta, ArmadaBerita.Com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan longsor untuk segera menuntaskan dua dokumen krusial sebagai syarat percepatan pemulihan pascabencana.
Dua dokumen tersebut yakni Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data By Name By Address (BNBA). Keduanya menjadi dasar pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025.
“Buat datanya secepat dan setepat mungkin. Sebentar lagi Ramadan, lalu Idulfitri. Kita ingin masyarakat bisa beribadah dengan nyaman dan tidak lagi berada dalam situasi bencana saat Hari Raya,” ujar Bobby Nasution saat rapat koordinasi di Aula Kantor Badan Penghubung, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Bobby menegaskan, ketepatan dan kelengkapan dokumen sangat menentukan percepatan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut meliputi dana tunggu hunian (DTH), pembangunan hunian tetap (huntap), stimulus ekonomi, bantuan mebeler rumah, hingga dukungan pemulihan lainnya.
Namun hingga kini, masih terdapat dua kabupaten/kota di Sumatera Utara yang belum menyelesaikan dokumen R3P. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.
Untuk menjamin akurasi dan menghindari persoalan hukum maupun maladministrasi, Bobby meminta pemerintah daerah melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penyusunan dan verifikasi data.
“Berkolaborasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan Kejaksaan agar datanya valid secara administrasi. Setelah itu diverifikasi BPS. Karena itu kita harus bekerja lebih cepat dan lebih rapi,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri seluruh kepala daerah terdampak bencana, di antaranya Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar P. Hutabarat, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta bupati dan wali kota lainnya. Hadir pula jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah kabupaten/kota. (*)
