Oleh: Bryan Lucas
Pembunuhan Fuad Muhammad Syafruddin atau yang dikenal dengan nama pena Udin menjadi salah satu kasus paling kelam dalam sejarah kebebasan pers di Indonesia.
Udin adalah wartawan Harian Bernas Yogyakarta yang secara konsisten menulis laporan investigatif mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada 13 Agustus 1996, ia diserang di rumahnya oleh dua orang tak dikenal menggunakan benda tumpul. Setelah dirawat selama tiga hari dalam kondisi tidak sadar, Udin meninggal dunia pada 16 Agustus 1996.
Kasus ini terjadi di Yogyakarta, namun dampaknya meluas ke tingkat nasional. Banyak pihak menilai kematian Udin berkaitan erat dengan karya jurnalistiknya. Berbagai penyelidikan independen bahkan mengarah pada dugaan keterlibatan pejabat daerah.
Namun, sejak awal aparat kepolisian Bantul menepis motif politik dan korupsi. Penyelidikan justru diarahkan pada konflik pribadi dengan menangkap seorang sopir bernama Dwi Sumaji, yang kemudian dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Hingga kini, pelaku pembunuhan Udin tidak pernah ditemukan dan kasusnya berhenti tanpa kejelasan.
Cara aparat menutup kemungkinan motif politik menunjukkan masalah serius dalam penegakan hukum. Ketika seorang jurnalis yang mengungkap praktik korupsi dibunuh, seharusnya negara bersikap waspada dan transparan.
Penolakan untuk mengaitkan kematian Udin dengan aktivitas jurnalistiknya menimbulkan kesan bahwa hukum lebih memilih jalan aman daripada menelusuri kebenaran. Sikap ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat memengaruhi arah penyelidikan dan mengorbankan rasa keadilan publik.
Penangkapan Dwi Sumaji juga memperlihatkan wajah hukum yang timpang. Tuduhan yang dibangun tanpa dasar kuat berujung pada penarikan tuntutan oleh jaksa karena minimnya bukti.
Dalam konteks ini, hukum tidak berfungsi sebagai alat pencari keadilan, melainkan sebagai sarana untuk menghentikan tekanan publik. Salah tangkap bukan hanya mencederai hak individu yang tidak bersalah, tetapi juga memperpanjang penderitaan keluarga korban karena kasus utama justru semakin kabur.
Lebih parah lagi, proses hukum dalam kasus Udin diwarnai dengan kelalaian dan pelanggaran serius. Polisi terbukti melakukan salah urus penyelidikan hingga penghancuran barang bukti, dan institusi kepolisian sempat digugat secara hukum atas tindakan tersebut.
Namun, meski kesalahan aparat telah diakui secara hukum, tidak ada langkah konkret untuk menuntaskan perkara. Akhirnya, kasus ini kedaluwarsa setelah melewati batas waktu 18 tahun, seolah waktu menjadi alasan sah untuk mengubur keadilan.
Situasi ini menuntut respons yang lebih serius dari negara dan masyarakat. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi jurnalis dengan memperbaiki mekanisme penyelidikan kejahatan terhadap pers.
Evaluasi terhadap aturan kedaluwarsa dalam kasus pembunuhan juga menjadi penting agar kejahatan berat tidak dapat lolos hanya karena berlalu waktu. Di sisi lain, masyarakat dan media harus terus menjaga ingatan kolektif agar kasus seperti Udin tidak dilupakan begitu saja.
Kasus Udin adalah pengingat bahwa keadilan tidak hanya dapat mati karena kekerasan, tetapi juga karena pembiaran. Ketika hukum gagal berpihak pada kebenaran dan korban, yang tersisa hanyalah ketidakpercayaan publik terhadap negara. Membicarakan kembali Udin bukan sekadar mengenang seorang jurnalis, melainkan menegaskan bahwa kebebasan pers dan keadilan hukum tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan kekuasaan.
Penulis adalah Mahasiswa Ukrida Jakarta, Prodi Psikologi
