MEDAN, Armadaberita.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik. Program nasional ini dinilai sangat krusial karena akan memotret secara menyeluruh kondisi dunia usaha di Sumatera Utara, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar.
Dukungan tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap saat menerima kunjungan Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Jumat (6/3/2026).
Menurut Sulaiman, sensus ekonomi merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil dunia usaha serta menentukan arah pembangunan ekonomi yang lebih efektif.
“Pada prinsipnya Pemprov Sumut mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Pembangunan membutuhkan data yang kuat, dan kami siap bersinergi dengan BPS untuk menyukseskan pelaksanaannya,” ujar Sulaiman.
Ia menegaskan, hasil sensus ekonomi nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam merancang berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengungkapkan bahwa persiapan sensus kini tengah dilakukan secara intensif. Salah satu tahap penting adalah perekrutan petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan.
Secara nasional, BPS membutuhkan sekitar 190.000 petugas sensus, sementara di Sumatera Utara saja diperkirakan akan melibatkan sekitar 13.000 petugas.
“Perekrutan petugas akan dimulai pada April. Mereka akan menjalani pelatihan selama tiga minggu sebelum turun ke lapangan,” jelas Asim.
Petugas sensus tersebut akan direkrut dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, akademisi hingga masyarakat umum yang memenuhi syarat. Program ini juga menjadi bagian dari kegiatan padat karya yang membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Juli 2026. Dalam periode tersebut, seluruh unit usaha nonpertanian di Sumatera Utara akan didata secara menyeluruh.
Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan di setiap daerah, memetakan sebaran pelaku usaha dari skala kecil hingga besar, serta mengevaluasi kebijakan ekonomi yang telah berjalan selama ini.
Data tersebut nantinya akan menjadi “peta besar” kondisi ekonomi daerah yang sangat penting bagi pemerintah dalam merancang strategi pembangunan ke depan.
Sebagai informasi, sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pada pelaksanaan sebelumnya, yakni Sensus Ekonomi 2016, tercatat terdapat sekitar 1,18 juta usaha nonpertanian di Sumatera Utara yang tersebar dalam 13 kategori lapangan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh data terbaru yang lebih akurat sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
