Jakarta, Armadaberita.com – Menteri Sosial RI Syafullah Yusuf menghadiri Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama Komisi VIII, IX, dan XI, serta Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Kepala BPS, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Rapat yang digelar pada Senin, 9 Februari 2026, berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta.
Pertemuan lintas kementerian dan lembaga ini membahas penguatan jaminan kesehatan serta pemutakhiran data penerima bantuan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tepat sasaran. Dari rapat tersebut, dirumuskan lima kesepakatan penting yang menjadi pedoman kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait.
Mensos Syafullah Yusuf menyampaikan lima kesepakatan itu sebagai berikut:
- Dalam tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan wajib tetap berjalan dan pemerintah memastikan pembayaran iuran PBI BPJS Kesehatan.
- Dalam periode yang sama, Kemensos, Pemda, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil penerima manfaat dengan data pembanding terbaru.
- Optimalisasi anggaran APBN harus benar-benar tepat sasaran berdasarkan data yang akurat.
- BPJS Kesehatan memperkuat sosialisasi dan notifikasi kepada masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan PBI maupun PBPU yang dibiayai Pemda.
- Pemerintah memperbaiki dan memperkuat tata kelola jaminan kesehatan secara terintegrasi menuju satu data tunggal nasional.
Mensos menegaskan, langkah bersama ini penting untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan, meningkatkan akurasi data sosial, dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan tidak terganggu. “Kita ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan,” pungkasnya usai rapat.
