ArmadaBerita.Com – Banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatera pada akhir November lalu kembali membuka persoalan klasik dalam penanganan bencana di Indonesia: keterlambatan distribusi bantuan pada fase krusial pascakejadian.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 16 Desember 2025 mencatat sedikitnya 1.030 korban jiwa, sekitar 7.000 orang luka-luka, serta 146.758 unit rumah mengalami kerusakan. Angka tersebut menjadikan bencana ini sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang 2025.
Padahal, dalam manajemen kebencanaan, 72 jam pertama dikenal sebagai golden time, periode penentuan yang sangat krusial untuk menyelamatkan korban dan menekan jumlah kematian. Namun di lapangan, distribusi logistik kerap tersendat dan belum menjangkau seluruh wilayah terdampak secara merata.
Bantuan Datang, Tapi Tak Sampai
Pakar logistik kebencanaan sekaligus dosen Teknik Logistik Universitas Pertamina, Dr. Eng. Iwan Sukarno, ST., M.Eng., CLIP., menjelaskan bahwa persoalan utama bukan semata keterlambatan pengiriman bantuan dari pusat.
“Dalam banyak kasus banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, bantuan sebenarnya sudah tiba relatif cepat di posko utama. Persoalannya justru terjadi pada tahap distribusi terakhir, yaitu bagaimana bantuan itu bisa menjangkau lokasi-lokasi yang terisolasi,” ujar Iwan, Selasa (23/12/2025).
Kerusakan jalan, jembatan putus, hingga medan geografis yang ekstrem membuat jalur darat tidak lagi efektif. Akibatnya, bantuan menumpuk di satu titik, sementara sejumlah wilayah terdampak belum tersentuh sama sekali.
Masalah Sistemik, Bukan Sekadar Medan
Menurut Iwan, hambatan distribusi logistik kebencanaan di Sumatera menunjukkan persoalan yang lebih struktural. Setiap wilayah, kata dia, seharusnya memiliki peta distribusi logistik kebencanaan yang disusun jauh sebelum bencana terjadi, disesuaikan dengan karakter geografis dan risiko wilayah masing-masing.
“Tanpa data yang jelas tentang jumlah penduduk, sebaran permukiman, hingga tingkat aksesibilitas wilayah, distribusi bantuan akan selalu bersifat reaktif dan lambat,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi seperti Geographic Information System (GIS), big data, serta sistem informasi logistik untuk memetakan wilayah terdampak secara cepat, menentukan rute alternatif distribusi, menetapkan prioritas bantuan secara objektif, serta mengoptimalkan penggunaan moda transportasi non-darat, seperti udara dan sungai.
Integrasi Rantai Pasok Lokal Jadi Kunci
Bencana besar di Sumatera ini, lanjut Iwan, harus menjadi pelajaran penting bagi penguatan sistem logistik nasional. Salah satu langkah strategis yang krusial adalah integrasi rantai pasok lokal sebelum bencana terjadi.
“Kapasitas lokal seperti penyedia transportasi, supermarket, UMKM, hingga perusahaan logistik daerah seharusnya sudah terhubung dalam skema kesiapsiagaan. Dengan begitu, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi pada masa golden hours sambil menunggu bantuan dari pusat,” tegasnya.
Menurutnya, bencana memang tidak bisa dicegah sepenuhnya, tetapi keterlambatan bantuan bisa dimitigasi jika sistem logistik dibangun berbasis data, teknologi, dan kolaborasi yang solid.
Peran Akademisi dan Kampus dalam Solusi Nyata
Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan teknologi dan energi, Universitas Pertamina turut mendorong lahirnya solusi konkret untuk tantangan kebencanaan nasional. Melalui pendekatan interdisipliner dan peminatan seperti sustainable energy logistics pada Program Studi Teknik Logistik, universitas ini menyiapkan talenta yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas sosial dan pemahaman ketahanan sistem.
Upaya ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk membangun sistem respons bencana yang lebih adaptif, cepat, dan berkelanjutan, terutama di wilayah rawan seperti Sumatera. (*)
