HUMBAHAS, ARMADABERITA — Warga Dusun Pearaja, Desa Matiti II, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), meminta Pemerintah Kabupaten Humbahas segera menyelesaikan persoalan penutupan akses jalan yang selama ini digunakan masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas.
Jalan tersebut menjadi akses penting bagi warga menuju sejumlah fasilitas dan lokasi aktivitas sehari-hari, termasuk PAUD, Polindes, serta lahan pertanian.
Salah seorang warga mengatakan, penutupan akses tersebut membuat masyarakat harus menggunakan jalur lain yang dinilai lebih jauh dan menyulitkan.
“Jalan itu merupakan akses menuju PAUD, Polindes, dan ladang. Kalau jalan yang ditutup itu dibuka kembali, aktivitas warga akan lebih mudah,” ujar warga tersebut, Rabu (19/8/2026).
Menurut warga, persoalan penutupan jalan tersebut telah berlangsung cukup lama. Warga menyebut orang yang sebelumnya melakukan penutupan jalan telah menjalani proses hukum dan bahkan telah selesai menjalani hukuman. Namun, akses jalan yang ditutup hingga kini disebut belum kembali dibuka.
Kondisi tersebut membuat warga berharap Pemerintah Kabupaten Humbahas turun tangan untuk melihat langsung kondisi jalan dan mencari penyelesaian yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Warga Dusun Pearaja juga meminta Bupati Humbahas meninjau langsung lokasi jalan yang ditutup tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah agar akses yang selama ini digunakan masyarakat dapat kembali berfungsi.
Perwakilan masyarakat, Marnasip Gultom, membenarkan adanya upaya warga untuk meminta pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mengatakan masyarakat sedang mengajukan permohonan agar akses jalan dapat dibuka kembali.
“Kami sedang melakukan permohonan agar jalan yang ditutup itu dibongkar. Kami mendukung jalan tersebut dibuka kembali agar aktivitas warga di sekitar menjadi lebih mudah,” kata Marnasip melalui sambungan telepon, Rabu siang.
Menurutnya, keberadaan akses jalan tersebut sangat penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta lahan pertanian.
Warga berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan peninjauan dan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Penyelesaian yang jelas diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus memastikan akses publik yang dibutuhkan warga dapat digunakan secara layak.
