Deli Serdang, ArmadaBerita.Com – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Sumatera Utara (Sumut) menjadi panggung penegasan komitmen pemerintah terhadap nasib pekerja. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan berbagai tuntutan buruh, mulai dari upah layak hingga perlindungan dari pemutusan hubungan kerja (PHK) akan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Semua tuntutan buruh itu prioritas. Yang bisa kami putuskan di tingkat provinsi akan langsung kami eksekusi. Yang menjadi kewenangan pusat akan kami sampaikan ke Presiden,” tegas Bobby di hadapan ribuan buruh di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jumat (1/5/2026).
Peringatan May Day tahun ini dihadiri Wakil Gubernur Surya, Kapolda Sumut Wishnu Hermawan Februanto, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, hingga perwakilan 77 serikat pekerja. Kehadiran puluhan serikat buruh tersebut mencerminkan solidnya konsolidasi pekerja sekaligus intensnya komunikasi dengan pemerintah daerah dalam setahun terakhir.
Bobby mengapresiasi peran buruh yang dinilai bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan. “Buruh bukan hanya tulang punggung ekonomi, tapi juga membantu pemerintah menyusun kebijakan yang benar-benar berdampak,” ujarnya.
Upah Layak hingga Ancaman PHK
Sejumlah isu krusial yang disuarakan buruh dalam momentum May Day ini antara lain perlindungan dari PHK, pemberlakuan upah layak, revisi regulasi ketenagakerjaan, hingga persoalan outsourcing. Bobby menegaskan, seluruhnya masuk dalam skala prioritas pemerintah provinsi.
Namun ia mengingatkan, peningkatan upah tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok. Karena itu, ia meminta pemerintah kabupaten/kota di Sumut untuk aktif menggelar operasi pasar, terutama di wilayah dengan konsentrasi pekerja tinggi.
“Setinggi apa pun kenaikan upah, kalau harga bahan pokok ikut naik, kesejahteraan buruh tetap tergerus. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Selain aspek kesejahteraan, Bobby juga menyoroti lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Ia menilai jumlah pengawas tenaga kerja saat ini belum sebanding dengan jumlah perusahaan yang beroperasi di Sumut.
Untuk itu, pemerintah provinsi berencana memperkuat fungsi pengawasan, baik dari sisi anggaran maupun jumlah personel, agar pelanggaran ketenagakerjaan dapat ditekan. “Pengawasan harus kita perkuat. Jangan sampai aturan ada, tapi tidak dijalankan di lapangan,” tegasnya.
Peringatan May Day 2026 di Sumut berlangsung meriah, ditandai dengan pemotongan tumpeng serta pembagian hadiah undian bagi buruh, mulai dari sepeda motor hingga sepeda. Namun di balik kemeriahan tersebut, pesan utama yang disampaikan pemerintah cukup tegas: peringatan Hari Buruh tidak boleh berhenti pada seremoni.
Bobby berharap momentum ini menjadi titik penguatan sinergi antara pemerintah dan pekerja dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak. “Semoga dari May Day ini kita bisa benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi buruh, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Sumatera Utara,” pungkasnya.
