Medan, ARMADABERITA – Ketua Fraksi PDI Pejangan DPRD Kota Medan, Robi Barus menjelaskan pihaknya masih menemukan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial yang tepapar dalam sistem dengan kondisi existing di lapangan.
Menurut Robi, hal ini memicu terjadinya kemandekan dalam penyaluran bantuan sosial kepada penerima manfaat di lapangan. “Seperti penyaluran bansos lansia ini, setelah dilakukan kross check, ternyata masih banyak data yang menampilkan penerima yang telah wafat bahkan dari sepuluh tahun lalu,” katanya, Rabu (2/9/2026)
Padhal, lanjut Robi, program tersebut sangat penting sebagai bentuk perlindungan sosial kepada kelompok masyarakat yang rentan. “Khususnya lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi maupun tanpa dukungan keluarga,” ungkapnya.
Robi mengeaskan, harusnya dengan kehadiran Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos digital) diharapkan memudahkan pemutakhiran data yang mendekati real-time. “Proses ini harusnya bisa memangkas waktu, dalam pembaruan data secara berjenjang dari desa/kelurahan ke Dinsos hingga ke Kementerian Sosial. Sehingga tidak ada lagi ketidaksesuaian data dengan kondisi existing di lapangan,” tambahnya.
Robi mengatakan, proses perbaikan data bansos ini harus memaksimalkan koordinasi pendataan di tingkat lingkungan dan kelurahan. “Proses verifikasi dan validasi harus dilakukan real time dan terintegrasi,” tambahnya.
Robi juga mendorong integrasi data ini harus dipercepat mengingat penyaluran bansos ini, sangat ditunggu oleh masyarakat. “Agar perlindungan sosial dapat tersalurkan secara akurat, adil dan tepat sasaran,” pungkanya.
