Medan, ArmadaBerita.Com – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) meraih penghargaan sebagai instansi terbaik peringkat II dalam kategori Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2026 dari Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan tersebut diberikan setelah evaluasi terhadap 30 instansi dan lembaga pemerintah di wilayah Sumatera Utara yang dinilai berdasarkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran negara.
Pengumuman capaian tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Sumatera Utara, Indra Soepardjanto, melalui sambungan Zoom Meeting yang diikuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dr. Harli Siregar, SH., M.Hum, bersama jajaran pejabat pengelola keuangan pada Bidang Pembinaan Kejati Sumut dari Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, Rabu (11/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Harli Siregar menyampaikan apresiasi atas penilaian dan penghargaan yang diberikan kepada institusinya. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi dorongan bagi seluruh jajaran Kejati Sumut untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran negara secara profesional dan transparan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran, khususnya para pengelola keuangan dan anggaran di lingkungan Kejati Sumatera Utara, untuk terus bekerja maksimal dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ungkap Harli.
Ia juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada jajaran Asisten Pembinaan serta para pejabat pengelola keuangan yang dinilai berperan besar dalam capaian tersebut.
Penilaian IKPA sendiri merupakan indikator yang digunakan Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran pada setiap satuan kerja pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan anggaran negara.
Dengan raihan peringkat kedua ini, Kejati Sumatera Utara dinilai berhasil menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, sekaligus memperkuat komitmen institusi penegak hukum tersebut dalam tata kelola keuangan negara yang baik.
