Medan, ArmadaBerita.Com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumatera Utara mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi pemerintah memperkuat kolaborasi dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Publikasi pemerintah juga diharapkan lebih komunikatif dengan menonjolkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar melaporkan kegiatan seremonial.
Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap menyampaikan hal tersebut saat membuka Pelatihan Teknis Pengelolaan Media Sosial bagi Perangkat Daerah di Kantor Dinas Kominfo Sumut, Jalan HM Said, Medan, Selasa (27/10/2026).
Erwin menegaskan, sinergi antarinstansi diperlukan agar informasi mengenai kebijakan, program, dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas sekaligus mencegah kesimpangsiuran informasi dan penyebaran disinformasi.
“Jangan berdiri sendiri ketika memberikan informasi kepada masyarakat. Semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan menonton,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan pengelola informasi pemerintah menerjemahkan bahasa birokrasi yang kaku dan teknis menjadi narasi publik yang sederhana, komunikatif, persuasif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pelatihan bertema Seni Mengemas Kebijakan: Mengubah Bahasa Birokrasi menjadi Bahasa Publik tersebut menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber.
Toga menilai, publikasi pemerintah perlu bergeser dari sekadar mendokumentasikan kegiatan menjadi penyampaian informasi yang menekankan manfaat konkret bagi warga. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui kegiatan pemerintah, tetapi juga memahami dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mencontohkan, informasi mengenai pembukaan gerai pajak akan lebih relevan apabila menonjolkan kemudahan yang diperoleh masyarakat, seperti layanan pembayaran pajak yang lebih praktis dan mengurangi kebutuhan mengantre.
Melalui pendekatan tersebut, pengelolaan media sosial pemerintah diharapkan mampu menjembatani kebijakan dengan kebutuhan publik, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta memperkuat kepercayaan terhadap layanan pemerintah. (Asn)
