Medan, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mempercepat registrasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hingga saat ini, sebanyak 1.111.422 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dari total target 4.864.605 KK di Sumut.
Percepatan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos tahun 2027 lebih tepat sasaran, transparan, dan didukung data yang valid. Pemprov Sumut juga terus mengoptimalkan proses pendaftaran serta verifikasi masyarakat hingga akhir tahun.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor mengatakan, pemerintah daerah segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan percepatan validasi data masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (6/11/2026).
Menurut Timur, sinkronisasi data kependudukan dan biometrik menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan calon penerima bantuan sosial memenuhi kriteria yang ditetapkan.
“Program Perlinsos diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Digitalisasi ini bertujuan agar penyaluran bansos, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga subsidi energi di masa depan bisa lebih tepat sasaran dan transparan,” ujarnya.
Timur selanjutnya meminta Dinas Sosial Sumut segera berkoordinasi dengan Dinas PMD Dukcapil Sumut serta OPD terkait untuk memperkuat fondasi data dan mendukung percepatan registrasi Perlinsos Digital.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, mekanisme Perlinsos Digital mencakup tahapan registrasi, penilaian sistem, nominasi rekening bagi calon penerima yang dinyatakan layak, hingga penyaluran bantuan. Bantuan nantinya ditransfer langsung ke rekening yang telah didaftarkan.
Secara nasional, jumlah keluarga di 38 provinsi mencapai 96.044.487 KK. Kementerian Sosial menargetkan 48 juta KK atau sekitar 50% terdaftar dalam Perlinsos Digital. Namun, realisasi pendaftaran saat ini baru mencapai 18.829.945 KK.
Untuk mengejar target tersebut, Saifullah meminta seluruh agen Perlinsos di daerah meningkatkan aktivitas registrasi masyarakat. Dari 1.091.586 agen yang telah terdaftar, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kontributor terbesar dengan porsi 40,6% pendaftaran.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menginstruksikan pemerintah daerah mempercepat registrasi masyarakat yang membutuhkan bansos dengan target 50% dari populasi KK di setiap daerah. Gubernur juga diminta memantau perkembangan pendaftaran secara berkala serta mengoptimalkan peran ASN dan kader pemerintah daerah sebagai agen Perlinsos.
Tito menegaskan, digitalisasi Perlinsos tidak hanya mendukung pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan, tetapi juga membantu pemerintah daerah mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial secara lebih akurat.
“Ini bukan hanya berguna untuk pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah agar bisa tahu persis masyarakat mana yang memerlukan bansos agar tepat sasaran,” pungkasnya. (Asn)
