Medan,ArmadaBerita.Com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mengarahkan pembangunan transportasi daerah pada perubahan pola mobilitas masyarakat. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menilai ukuran keberhasilan transportasi bukan dari semakin banyaknya kendaraan pribadi di jalan, melainkan dari semakin kuatnya masyarakat menggunakan angkutan umum.
Arah kebijakan itu diperkuat dengan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang melayani kawasan Medan, Binjai, dan Lubukpakam. Moda transportasi massal tersebut diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung mobilitas masyarakat sekaligus bagian dari upaya Pemprov Sumut meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bobby menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab menghadirkan transportasi umum yang nyaman, aman, dan dapat diandalkan masyarakat.
“Karena komitmen kita memberikan pelayanan yang utama, Pemprov sangat mendukung (BRT),” terang Bobby saat menerima audiensi Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni bersama jajaran Jasa Raharja di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (31/8/2026).
Menurut Bobby, keberhasilan pembangunan sektor transportasi tidak semestinya diukur dari pertumbuhan kendaraan pribadi. Sebaliknya, daerah dinilai berhasil apabila mampu membuat transportasi massal menjadi pilihan utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Pandangan tersebut menempatkan BRT bukan sekadar proyek penyediaan armada bus, tetapi sebagai instrumen untuk mengubah kebiasaan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan dan sekitarnya.
BRT Mebidang sendiri telah diresmikan dan saat ini masyarakat masih dapat menikmati layanan tersebut tanpa dikenakan tarif. Pemerintah selanjutnya tengah menyiapkan struktur organisasi yang akan menangani pengelolaan layanan transportasi massal tersebut.
Bobby mengatakan administrasi organisasi pengelola BRT ditargetkan rampung pada akhir 2026. Penyelesaian kelembagaan ini dinilai penting agar pengelolaan BRT memiliki fondasi yang lebih jelas dan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Administrasi organisasinya kami targetkan 2026 akhir ini selesai,” kata Bobby.
Penguatan transportasi massal Sumut juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyatakan pihaknya akan terus mendukung Pemprov Sumut dalam mendorong pembangunan daerah.
Fatoni berharap perkembangan Sumut tidak hanya berdampak terhadap pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperbesar kontribusi provinsi tersebut terhadap pembangunan nasional.
“Makanya kita support dan kita perjuangkan betul Sumut ini, Sumut akan terus bisa jauh lebih maju, lebih berkembang, masyarakatnya sejahtera, Sumut punya kontribusi besar bagi nasional,” ujar Fatoni.
Sementara itu, Komisaris Utama Jasa Raharja Aan Suhanan menegaskan komitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Sumut. Kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan transportasi, tetapi juga diarahkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Mudah-mudahan kita bisa terus berkolaborasi dalam hal tersebut,” sebut Aan.
Pengembangan BRT Mebidang dengan demikian tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah mencoba menghubungkan agenda transportasi massal dengan peningkatan keselamatan lalu lintas, kepatuhan masyarakat, serta kualitas pelayanan publik.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumut Sutan Tolang Lubis, dan Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan. (Asn)
