Oleh Damayanti Sinaga*
JARGON “kalian di rumah saja, biarkan kami yang bekerja”, sering didengungkan para pekerja medis. Demikian juga konsep “studying from home”, adalah upaya tenaga pendidik untuk tetap menjaga kualitas pendidikan.
Namun, ada yang luput dari perhatian media kita hari-hari ini. Yaitu para petani. Gelombang dahsyat yang meluluhlantakkan kehidupan pertanian kita dan upaya untuk menyelamatkannya, amat sepi dari gaung media.
Kondisi ini memang bukan baru dialami oleh para petani, bahkan jauh sebelum pandemi, perhatian media maupun pemerintah sudah amat rendah kepada petani, kalau tidak mau dikatakan terpinggirkan.
Kita tahu bahwa pemerintah telah memutuskan kebijakan untuk “menjaga jarak” dan “menghindari kerumunan” sebagai cara paling jitu untuk menangkal penyebarluasan virus corona pembawa penyakit Covid-19. Namun dua kebijakan itu seperti pil pahit yang harus ditelan petani.
Bagi petani, kebijakan “menjaga jarak” dan “menghindari keramaian” sukses memukul mati rantai distribusi hasil-hasil tani. Tidak ada transportasi untuk mengangkut produksi pertanian ke konsumen atau pasar karena adanya pengamanan dari polisi apabila trasportasi melanggar akan dikenakan denda yang lumayan besar.
Belum lagi, sejak diberlakukannya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak acara penting seperti hajatan, pesta, festival dan lainnya yang terhenti. Manakala hotel-hotel berhenti, restoran dibatasi, pusat-pusat penjualan tak lagi bebas, ujung-ujungnya produk pertanian pun mulai sesak napas.
Padahal, pertemuan, hajatan atau pesta maupun festival merupakan momentum terbaik dalam menjual hasil-hasil pertanian untuk dikonsumsi.
Selain menghambat rantai distribusi, dua kebijakan itu juga menyulitkan produk-produk pertanian untuk dipasarkan.
Dampak lanjutannya, produk pertanian yang gagal terdistribusi maupun tak sampai ke pasar itu pun menjadi rusak. Kita tahu, produk-produk pertanian merupakan materi yang gampang busuk. Sayur, misalnya, hanya dapat bertahan 12 jam dalam suhu ruang.
Sementara petani kita umumnya tidak memiliki peralatan penyimpanan yang dapat menjamin hasil-hasil pertanian bisa diawetkan atau disimpan untuk waktu yang lebih lama. Dalam situasi seperti itulah petani berada pada posisi yang sangat dilematis.
Menjual, ada pembatasan, tidak menjual, produk terbuang. Dua posisi tersebut sama-sama tidak menguntungkan. Maka mereka pun pada akhirnya sering merelakan hasil pertaniannya dijual murah atau dibagi-bagikan secara gratis kepada masyarakat.
Pertimbangannya cuma satu yaitu ketimbang busuk atau terbuang percuma, lebih baik berakhir di perut orang.
Kebijakan “pembatasan” oleh pemerintah, suka atau tidak, memaksa petani menerima hal itu dengan rendah hati. Petani menyadari pembatasan itu dijalankan karena tujuan mulia, yakni demi mencegah kemungkinan penyebaran penyakit Covid-19. Meski resiko yang diterima petani amat berat.
Peluang
Di masa pandemi Covid-19 ini pasar memang terpukul. Pasar, menjadi salah satu tempat yang dihindari masyarakat, karena beberapa kasus yang memberitakan kluster Covid-19 terjadi melalui interaksi di pasar. Beruntunglah saat ini berkembang pasar digital seperti online shop.
Tetapi sayangnya, pasar digital ini mendepak para petani tradisional yang selama ini tidak punya pengalaman menghadapi pandemi. Mereka tak terbiasa bertransaksi melalui dunia maya.
Mereka tak kenal apa itu istilah “fintech”, “transaksi non-tunai”, dan “digital marketing”. Maka tak heran, daya adaptasi petani tradisional pun paling kuat hanya 10 persen saja. Sisanya, kini hanya bisa gigit jari.
Pemerintah memang harus segera melakukan aksi tanggap darurat untuk para petani kita. Mereka harus segera diberikan pelatihan sehingga para petani mampu mendigitalisasi produk pertaniannya sehingga sampai pada konsumen.
Konsumen saat ini sangat peka terhadap keselamatan mereka, sehingga suka tidak suka, para petani pun harus cepat mendapatkan keterampilan penjualan yang sesuai dengan keinginan konsumen dalam rantai ekonomi.
Pemerintah pun harus mencoba mencari cara untuk menerobos “pembatasan” ini sehingga petani pun tak dirugikan. Pemerintah bisa membeli produk pertanian langsung ke tingkat petani, lalu menyimpannya menjadi stok pangan masyarakat.
Pemerintah juga bisa memberikan subsidi alat-alat pertanian, bibit dan pupuk secara penuh sehingga petani tetap mau bekerja. Pemerintah pun bisa memberikan stimulus berupa kebijakan fiskal, berupa permodalan kepada para petani, sehingga mereka pun bisa bertahan menjadi petani.
Semua memang saat ini terkena dampak Covid-19. Tetapi jika petani tak lagi menanam padinya, beras mana yang hendak kita masak supaya bisa makan nasi yang memberi kita energi melawan Covid-19?
*Penulis bergiat di Perhimpunan Suka Menulis (Perkamen).
