ARMADABERITA | MEDAN — Delapan korban jiwa, puluhan luka-luka, fasilitas publik rusak, bahkan penjarahan terjadi di berbagai kota. Namun yang lebih mengejutkan: para pemimpin negeri ini justru memilih diam. Permintaan maaf kaku saja dilemparkan, tanpa ada satu pun pejabat yang berani “pasang badan” atau mundur sebagai bentuk pertanggung-jawaban moral.
Alih-alih refleksi, yang muncul justru narasi saling menyalahkan, tudingan adanya pihak luar, atau isu tindakan anarkis dan makar. Sementara itu, rakyat tetap marah karena pemimpin absen sebagai pengayom yang mendengar dan berempati.
Tragedi ini menunjukkan: kepemimpinan etis bukan sekadar jabatan, permintaan maaf, atau mencari kambing hitam. Esensinya adalah keberanian moral—mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, bahkan ketika konsekuensinya berat.
Di banyak negara, mundurnya pejabat setelah tragedi besar adalah simbol penghormatan pada rakyat. Di Indonesia, tradisi itu nyaris tak terlihat. Jabatan tampak lebih penting daripada kepercayaan publik. Delapan nyawa melayang, kerusuhan terjadi, namun pemimpin lebih sibuk menjaga citra diri dan jabatannya, bukan martabat bangsa.
Tragedi ini adalah ujian kepemimpinan: keberanian moral, empati tulus, dan integritas dalam krisis. Rakyat tidak menuntut kesempurnaan, hanya pemimpin yang berani hadir, mengakui kesalahan, dan menanggung konsekuensi. Sekarang pertanyaannya: apakah para pemimpin kita siap pasang badan, atau terus bersembunyi di balik diam?
