Jakarta, Armadaberita.com – Ancaman perubahan iklim kini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mulai mengguncang stabilitas ekonomi Indonesia. Kondisi ini menuntut langkah strategis dan terintegrasi, terutama dalam sektor ketahanan pangan.
Dalam dokumen perencanaan pembangunan, sejumlah rekomendasi disampaikan untuk menghadapi dampak krisis iklim yang kian nyata. Salah satu langkah utama adalah mendorong diversifikasi pangan, dari ketergantungan pada beras menuju pemanfaatan pangan lokal yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.
Selain itu, edukasi sejak dini juga dinilai penting, dengan memasukkan materi pangan lokal ke dalam kurikulum sekolah guna membangun kesadaran generasi muda terhadap ketahanan pangan.
Upaya kesiapsiagaan juga menjadi sorotan, termasuk perlunya penguatan cadangan pangan daerah agar mampu menghadapi potensi krisis. Kolaborasi lintas sektor pun ditekankan, mengingat ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.
Sejumlah agenda prioritas juga direkomendasikan untuk berbagai lembaga seperti BRIDA, Bappeda, hingga Tim Percepatan Pembangunan. Fokusnya meliputi perencanaan berbasis data, peningkatan produksi, hingga transformasi budaya konsumsi masyarakat.
Dalam aspek perencanaan, kajian dampak iklim diharapkan terintegrasi dalam dokumen strategis daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sementara di sektor produksi, pemerintah didorong untuk menetapkan komoditas unggulan yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti sorgum dan sagu.
Langkah lainnya adalah mendorong desentralisasi produksi pangan melalui optimalisasi pekarangan rumah dan sistem agroforestri, serta menetapkan regulasi terkait Cadangan Pangan Pemerintah Daerah agar lebih terukur dan efektif.
Dengan strategi yang terarah dan kolaborasi yang kuat, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan krisis iklim sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
