Armadaberita.com | JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Nusron Wahid menerima audiensi Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf beserta jajaran perusahaan pelat merah, Rabu (30/4/2025), di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian masalah pertanahan yang membelit aset-aset BUMN di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan yang disebut sebagai audiensi ketiga antar dua kementerian strategis ini, Menteri Nusron menggarisbawahi empat persoalan utama yang kerap dihadapi dalam pengelolaan aset negara: kesesuaian tata ruang (KKPR), percepatan sertifikasi, kejelasan kepemilikan aset, dan penyelesaian sengketa lahan.
“Empat ini yang harus kita bereskan bersama. Jangan sampai aset negara tidak bisa dimanfaatkan maksimal karena terganjal tumpang tindih atau belum bersertifikat,” tegas Menteri Nusron.
Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf menyambut baik dukungan penuh dari ATR/BPN dan menilai kolaborasi lintas kementerian sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum atas aset-aset BUMN yang selama ini menghadapi banyak hambatan.
“Legalitas aset menjadi landasan penting dalam mendorong ekspansi dan meningkatkan nilai perusahaan BUMN. Ini soal kepastian hukum dan efisiensi,” ujar Aminuddin.
Dalam audiensi, masing-masing BUMN juga memaparkan daftar prioritas aset yang perlu segera dituntaskan dalam waktu satu tahun. Sebagai tindak lanjut, Menteri Nusron menyatakan komitmennya membentuk tim kerja lintas kementerian yang akan fokus menangani percepatan tata ruang, sertifikasi, dan mediasi jika diperlukan.
“Kita akan kawal serius. Tidak boleh lagi ada aset negara yang terbengkalai karena urusan administratif. Ini soal tanggung jawab bersama,” tegas Nusron.
Audiensi ini menjadi bagian dari strategi besar penguatan tata kelola aset negara agar lebih produktif, transparan, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
