Jakarta, ArmadaBerita.Com — Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) membutuhkan kesiapan tenaga kerja kompeten. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memfasilitasi sertifikasi kompetensi teknis bagi 60 calon asesor dari 18 lembaga pendidikan dan pelatihan bidang PLTS pada 29–31 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan pengembangan PLTS skala besar harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) terampil, mulai dari perencanaan, pemasangan, pembangunan, pemeriksaan, pengujian, hingga pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit.
“Pengembangan energi terbarukan harus diikuti dengan penyiapan SDM yang kompeten. Kita perlu memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan PLTS nasional,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (31/10/2026).
Sertifikasi tersebut dilaksanakan di tiga lokasi, yakni SMKN 1 Garut, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten. Masing-masing lokasi diikuti 20 peserta dengan skema kompetensi berbeda.
Di SMKN 1 Garut, peserta mengikuti skema Pelaksana Pemasangan dan Pembangunan PLTS Atap (Rooftop). Sementara di UPI Bandung, sertifikasi menggunakan skema Inspektur Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTS. Adapun di BBPVP Serang, peserta mengikuti skema Pelaksana Senior Pemeliharaan PLTS.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Energi Terbarukan melalui program Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Kepala Sekretariat BNSP, Moh. Amir Syarifuddin, mengatakan penguatan ekosistem sertifikasi SDM bidang PLTS membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, regulator, BNSP, LSP, perguruan tinggi, lembaga pelatihan vokasi, sekolah menengah kejuruan, lembaga riset, asosiasi profesi, hingga dunia industri.
“Keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengembangan kompetensi dan sertifikasi berjalan terpadu serta sesuai dengan kebutuhan sektor energi terbarukan,” ujar Amir.
Sebanyak 18 lembaga yang terlibat berasal dari balai pelatihan vokasi, perguruan tinggi, dan sekolah menengah. Di antaranya BBPVP Serang, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Negeri Bandung, Universitas Telkom Bandung, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Universitas Dian Nusantara, serta sejumlah SMK dan SMA di Jawa Barat.
Para peserta yang terdiri atas dosen, instruktur, dan guru tersebut akan menjalani proses pemenuhan persyaratan lanjutan untuk menjadi asesor kompetensi setelah kompetensi teknis mereka terverifikasi. Dengan demikian, mereka berpotensi mendukung layanan sertifikasi di lembaga masing-masing.
Kemnaker berharap penguatan ketersediaan LSP dan asesor kompetensi dapat memperluas akses pekerja dan masyarakat untuk mengikuti uji kompetensi PLTS sekaligus memperoleh pengakuan atas keahlian yang dimiliki. (*/Red)
