ARMADABERITA.COM | Madina – Ironi terjadi di Pantai Barat Mandailing Natal. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Husni Thamrin Natal terpaksa menghentikan seluruh layanan medisnya—kecuali untuk kasus gawat darurat dan pasien rawat inap—karena Surat Izin Operasional (SIO) yang mati dan belum diperpanjang. Hal ini mencuat tak lama setelah kunjungan Bupati Mandailing Natal, Saipullah Nasution, ke rumah sakit tersebut.
Kunjungan orang nomor satu di Madina itu justru memantik tanda tanya. Seorang petugas IGD mengaku heran karena sang bupati hanya datang untuk “lihat-lihat dan berfoto-foto” tanpa menyinggung persoalan mendesak soal izin rumah sakit.
“Gak tahu apa tujuannya. Pas beliau datang cuma lihat-lihat dan foto-foto aja,” ujar petugas itu kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).
Dalam pengumuman resmi yang tertempel di kaca depan IGD, Direktur RSUD, dr. Rajamin Nasution, menyatakan penghentian layanan karena izin operasional sedang dalam proses perpanjangan. Surat tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 39 peraturan rumah sakit yang mengharuskan penghentian layanan jika izin tidak diperpanjang tepat waktu.
Menanggapi situasi ini, Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal, dr. Paisal Situmorang, menegaskan bahwa keputusan menghentikan layanan—selain IGD—sudah tepat. Namun ia juga menyoroti manajemen RS yang dinilai lalai.
“Sudah pas itu. Tapi manajemen harusnya tanggap, jangan sampai izin habis duluan. Ini sedang dalam proses pengurusan,” ujarnya.
Lebih ironis lagi, RSUD ini merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan di wilayah Pantai Barat, yang berjarak sekitar 100 kilometer dari pusat kota Panyabungan. Padahal pemerintah daerah diketahui telah mengucurkan dana miliaran rupiah untuk pembangunannya. Namun, bangunan baru RSUD hingga kini tak kunjung difungsikan.
“Entahlah, mungkin kontraktornya cuma kejar untung,” celetuk seorang warga Pasar Natal.
Direktur RSUD, dr. Rajamin Nasution, belum memberikan keterangan hingga berita ini diterbitkan, meski telah dihubungi berulang kali. Sementara masyarakat hanya bisa berharap agar pelayanan kesehatan segera kembali normal, sebelum jarak dan birokrasi kembali jadi penghalang utama akses layanan medis di wilayah terpencil ini.
