Jakarta, ArmadaBerita.Com — Dalam rangka mengevaluasi capaian kinerja sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan publik serta membahas berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Bapas Palangka Raya mengikuti Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 hari kedua di Hotel Grand Mercure Kemayoran pada Selasa, 22/09/2026.
Agenda yang dilaksanakan kali ini adalah membahas 15 (lima belas) program utama Kementerian, Pembahasan Teknis Bidang Pemasyarakatan dengan materi Penjaminan Transisi Hukum yang Adil dan Proporsional, khususnya dalam konteks masa peralihan menuju implementasi penuh KUHP Nasional dan KUHAP baru. Forum tersebut sebagai momentum untuk memastikan hasil evaluasi tidak berhenti pada pembahasan, tetapi memperkuat langkah akselerasi program kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang diterjemahkan menjadi langkah perbaikan menuju pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Khusus di bidang Pemasyarakatan, evaluasi terhadap 52 (lima puluh dua) jenis layanan menetapkan 3 (tiga) Quick Win, yaitu layanan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Penelitian Kemasyarakatan serta Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Evaluasi diarahkan pada kepastian waktu, pembagian kewenangan, standarisasi pengambilan keputusan dan keterlacakan data.
Kepala Bapas Kelas I Palangka Raya, Theo Adrianus menyampaikan bahwa hasil evaluasi dari Rapat Koordinasi ini harus diterjemahkan menjadi langkah aksi konkret terutama dalam peningkatan pelayanan kepada klien pemasyarakatan.
“Penjaminan Transisi Hukum yang Adil dan Proporsional, khususnya dalam konteks masa peralihan menuju implementasi penuh KUHP Nasional dan KUHAP baru, memfokuskan prinsip keadilan dan proporsionalitas menjadi jangkar utama bagi para penegak hukum dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam hal tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan bertindak sebagai katalis utama yang memastikan bahwa setiap kebijakan pemidanaan baru dapat diimplementasikan secara akurat dan manusiawi”, ujar Theo.
Melalui kegiatan Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan selanjutnya akan menindaklanjuti arahan dan rekomendasi rakor sesuai dengan tugas dan fungsi pembimbingan kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.*
