ArmadaBerita.Com – Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar energi dan pangan global. Tekanan eksternal tersebut dinilai akan memperberat upaya pengendalian inflasi di dalam negeri.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laju inflasi nasional secara bulanan sebesar 0,68 persen. Namun, rilis tersebut bertepatan dengan operasi militer Amerika Serikat ke wilayah Iran yang mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia hingga menyentuh level US$78 per barel.
Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi stabilitas harga di dalam negeri. “Saat ini pengendalian inflasi dihantui oleh tekanan eksternal, dimana harga minyak mentah yang naik akan mengancam kenaikan harga BBM di tanah air,” kata Gunawan, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, harga BBM nonsubsidi pada dasarnya akan mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia. Namun dampak konflik tidak berhenti pada energi semata. “Dampak dari perang antara Iran dan AS – Isreal tidak hanya berhenti pada masalah harga BBM semata. Lebih dari itu berpeluang memicu terjadinya gangguan rantai pasok untuk komoditas lainnya,” jelasnya.
Ia mengingatkan, pengalaman perang antara Rusia dan Ukraina pada 2022 sempat memicu lonjakan harga sejumlah komoditas pangan global, termasuk gandum dan kedelai.
Berdasarkan pemantauan di tradingeconomics.com, harga kedelai kini naik menjadi US$11,55 per bushel, tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Sementara gandum mencapai US$5,8 per bushel, tertinggi dalam delapan bulan terakhir. “Kenaikan kedua komoditas itu saja berpeluang memicu kenaikan harga kacang kedelai serta gandum di tanah air,” ujar Gunawan.
Ia menambahkan, kedua komoditas tersebut merupakan bahan baku penting bagi kebutuhan domestik, mulai dari pakan ternak hingga produk olahan seperti tempe, tahu, dan roti. “Perang di Timur Tengah memiliki komplikasi masalah yang rumit bagi pengendalian inflasi ke depan. Akan ada shock pada sejumlah kebutuhan pangan utama dunia dalam jangka pendek,” tegasnya.
Selat Hormuz Ditutup, Harga Minyak Meroket
Ketegangan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat juga berdampak pada jalur distribusi energi global. Iran dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur strategis yang menyuplai sekitar 15–20 persen kebutuhan minyak dan gas dunia.
Mengacu pada data tradingeconomics.com, harga minyak mentah jenis WTI melonjak dari sekitar US$63 per barel pada 26 Februari menjadi US$70,82 per barel. Sementara minyak Brent naik dari kisaran US$69 menjadi US$77 per barel, mencatatkan level tertinggi dalam satu tahun terakhir.
Gunwan menilai lonjakan harga tidak semata-mata dipicu kebijakan buka-tutup Selat Hormuz, tetapi juga ketidakpastian distribusi selama konflik berlangsung. “Selama perang berlangsung dan distribusi minyak terancam, maka selama itu harga minyak tetap berpeluang bertahan mahal,” sebutnya.
Gunawan menegaskan, kenaikan harga minyak mentah saat ini sudah cukup menjadi dasar pertimbangan penyesuaian harga BBM nonsubsidi di Indonesia. Bahkan, menurutnya, harga BBM subsidi pun berpotensi terdampak, tergantung keputusan pemerintah.
“Kenaikan harga minyak mentah sejauh ini sudah dipastikan akan dijadikan pertimbangan penyesuaian harga BBM subsidi di tanah air, meskipun keputusannya ada di pemerintah nantinya,” ujarnya.
Dalam situasi seperti ini, Gunwan menilai mitigasi kebijakan menjadi krusial. “Kuncinya ada pada kebijakan fiskal dan moneter. Fiskal sebaiknya diatur ulang agar lebih tahan banting berhadapan dengan lonjakan harga minyak mentah dunia. Sementara dari sisi kebijakan moneter adalah bagaimana upaya agar mata uang rupiah bisa dikendalikan lebih stabil,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan moneter mutlak diperlukan untuk meredam dampak inflasi akibat perang. “Perang pada akhirnya akan tetap memicu inflasi. Namun upaya untuk menekan inflasi seminimal mungkin dibutuhkan di saat-saat genting seperti ini,” pungkas Gunawan. (*)
