Jakarta, ArmadaBerita.Com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkedudukan di Luar Negeri. Aturan ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama pembiayaan lintas negara sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.
Regulasi tersebut hadir sebagai respons atas semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan keuangan global yang mendorong peningkatan kerja sama pembiayaan internasional. Melalui aturan ini, OJK memberikan kepastian hukum bagi keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing di Indonesia, sekaligus memastikan aktivitasnya tetap berada dalam kerangka pengawasan yang prudent, transparan, dan akuntabel.
Dalam aturan tersebut, OJK mengatur keberadaan Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KPPVL) yang berkantor pusat di luar negeri. Kantor perwakilan ini berfungsi sebagai penghubung antara kantor pusat di luar negeri dengan mitra bisnis maupun nasabah di Indonesia.
Kehadiran KPPVL dinilai penting terutama bagi lembaga jasa keuangan asing yang belum memiliki kantor cabang maupun anak perusahaan di Indonesia, namun membutuhkan saluran resmi untuk melakukan pemasaran, pertukaran informasi, hingga koordinasi kegiatan usaha.
Dalam POJK 41/2025 dijelaskan bahwa kategori lembaga yang dapat memiliki kantor perwakilan di Indonesia meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, hingga perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
Melalui kantor perwakilan tersebut, lembaga jasa keuangan asing dapat melakukan sejumlah kegiatan, antara lain memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai tata cara menjalin hubungan dengan kantor pusat di luar negeri, membantu pengawasan pembiayaan yang berada di Indonesia, melakukan promosi lembaga, serta menjalin komunikasi dengan instansi atau mitra bisnis di dalam negeri.
Selain itu, KPPVL juga dapat menyediakan informasi terkait kondisi ekonomi, keuangan, dan perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri maupun sebaliknya. Kantor perwakilan tersebut juga diharapkan dapat membantu eksportir Indonesia memperoleh akses pasar global melalui jaringan internasional yang dimiliki lembaga keuangan tersebut.
Tidak hanya itu, keberadaan KPPVL juga diarahkan untuk mendorong peningkatan penyertaan modal maupun pembiayaan dari luar negeri guna mendukung proyek-proyek di sektor prioritas dan berbagai daerah di Indonesia.
Meski demikian, OJK menegaskan bahwa kantor perwakilan tersebut tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha lembaga pembiayaan secara langsung di Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta menciptakan level playing field yang sehat bagi industri keuangan domestik.
Untuk mendukung implementasi aturan ini, OJK akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi POJK 41/2025 pada 12 Maret 2026. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan Licensing Day Kantor Perwakilan PVL, berupa pendampingan langsung (one-on-one assistance) kepada calon pemohon guna mempercepat proses perizinan serta meningkatkan transparansi layanan perizinan OJK.
OJK berharap kehadiran kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing di Indonesia dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, memperluas akses pembiayaan internasional, serta mendukung pengembangan sektor-sektor prioritas dalam kerangka pengawasan yang kuat dan berintegritas.
Sumber: siaran pers OJK (Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi.
