Medan, ArmadaBerita.Com
Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara (OJK Sumbagut) mendorong pelaku usaha pergadaian swasta untuk mengajukan perizinan usaha kepada OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.
Hal tersebut mengingat usaha pergadaian telah berkembang dengan baik serta turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (Gadai).
Kepala OJK Sumbagut, Bambang Mukti Riyadi, Kamis (27/7/2023) menerangkan, sampai bulan Mei 2023, jumlah pelaku usaha gadai di Indonesia sebanyak 131 entitas, dimana 1 merupakan perusahaan pergadaian pemerintah, dan 130 lainnya merupakan perusahaan pergadaian swasta.
Sementara itu jumlah perusahaan pergadaian swasta di provinsi Sumatera Utara juga terus mengalami peningkatan. Saat ini kata Bambang Mukti, terdapat 15 perusahaan pergadaian swasta yang memiliki izin usaha dari OJK dan akan bertambah seiring dengan adanya proses izin usaha yang sedang diajukan kepada OJK.
“OJK sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, termasuk usaha gadai,” jelas Bambang Mukti.
Pengaturan mengenai usaha pergadaian telah diatur melalui POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang diundangkan tanggal 29 Juli 2016. Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 disebutkan bahwa perusahaan pergadaian melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.
Selain itu, penegasan mengenai kewajiban pelaku usaha gadai untuk memperoleh izin usaha dari OJK tercantum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, termasuk adanya ketentuan pidana bagi pihak yang menyelenggarakan usaha gadai tanpa memiliki izin usaha dari OJK.
Kepala OJK Sumbagut juga menjelaskan manfaat penting bagi perusahaan gadai swasta yang memperoleh izin dari OJK, diantaranya;
Pertama, legalitas dan Kepercayaan: Izin dari OJK menegaskan legalitas perusahaan gadai dan menandakan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menjalankan bisnis yang terpercaya.
Kedua, pengawasan dan Transparansi: Perusahaan gadai berizin OJK diawasi oleh OJK, sehingga dapat beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
Ketiga, perlindungan Konsumen: Salah satu manfaat utama bagi perusahaan gadai yang berizin OJK adalah perlindungan konsumen yang lebih baik. OJK menerapkan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi gadai, sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang lebih kuat terhadap praktik usaha yang merugikan.
Keempat, akses ke Sumber Daya Keuangan: Perusahaan gadai berizin OJK cenderung lebih mudah mendapatkan akses ke sumber daya keuangan, seperti pinjaman dari bank atau investor.
Kelima, peningkatan Reputasi: Memiliki izin dari OJK dapat meningkatkan reputasi perusahaan gadai di mata konsumen dan masyarakat. Reputasi yang baik akan membantu menarik lebih banyak nasabah dan membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas.
Keenam, dukungan Regulator: Perusahaan gadai berizin OJK mendapatkan dukungan dari regulator dalam hal edukasi, pelatihan / workshop, dan informasi terkini mengenai perkembangan industri keuangan. Ini membantu perusahaan dalam memperkuat aspek operasional maupun strategis.
Kepala OJK Sumbagut juga membeberkan 15 perusahan pergadaian swasta di Sumatera Utara yang telah mendapatkan izin dari OJK per Mei 2023. Ke 15 pegadaian swasta itu adalah, PT Gadai Ogan Baru, PT Indonesia Gadai Oke, PT Gadai Senyum Sukacita, PT Graha Santika Gadai, PT Nimfa Gadai Sejahtera.
Kemudian, PT Budi Gadai Indonesia, PT Mari Gadai Sejahtera, PT Dotri Gadai Jaya, PT Berkat Gadai Sumatera, PT Sentral Gadai Persada, PT Raja Gadai Indonesia, PT Rumah Gadai Nias, PT Gadai Mas Sumut, PT Perintis Pertama Gadai, serta PT Ceria Gadai Indonesia. (Ril/ASN)
