Jakarta, ArmadaBerita.Com – Pergantian Direktur Utama PT PLN (Persero) dari Darmawan Prasodjo kepada Suroso Isnandar dinilai harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi bisnis dan membenahi tata kelola perusahaan. Tantangan PLN ke depan bukan sekadar melanjutkan program yang sudah berjalan, melainkan memperkuat kesehatan keuangan, meningkatkan keandalan pasokan listrik, serta mempercepat transisi menuju energi bersih.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai PLN perlu mengubah model bisnis dari perusahaan yang bertumpu pada penjualan listrik menjadi penyedia layanan sistem kelistrikan modern yang efisien, andal, dan terjangkau.
Menurut dia, kinerja PLN tidak cukup diukur dari pertumbuhan pendapatan, besarnya aset, atau kapasitas pembangkit. Kemampuan menjaga keandalan jaringan, menekan biaya operasional, mengintegrasikan energi terbarukan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen juga harus menjadi tolok ukur utama.
Tantangan tersebut tercermin dari kondisi keuangan perusahaan. Pada 2025, pendapatan PLN mencapai Rp582,7 triliun, tetapi laba bersihnya hanya sekitar Rp7 triliun. Pada saat yang sama, subsidi dan kompensasi pemerintah mencapai sekitar Rp200 triliun.
Kondisi ini menunjukkan perlunya pembenahan struktur biaya pembangkitan, evaluasi kontrak pembelian listrik jangka panjang, serta peningkatan efisiensi investasi dan operasional.
Dalam siaran pers tertulis, Kamis (15/10/2026), Fabby menegaskan bahwa PLN tidak harus memiliki seluruh pembangkit untuk menjamin pasokan listrik. Investasi pembangkit dapat melibatkan swasta, BUMD, koperasi, dan masyarakat melalui mekanisme pengadaan yang kompetitif dan transparan. Sementara itu, jaringan transmisi dan distribusi perlu diperkuat sebagai bisnis inti dengan standar pelayanan dan efisiensi yang terukur.
Transformasi model bisnis tersebut semakin penting seiring rencana pengembangan PLTS 100 GW, penyimpanan energi, serta elektrifikasi transportasi dan industri. Perubahan pola produksi dan konsumsi listrik membutuhkan modernisasi jaringan agar integrasi energi terbarukan dapat berlangsung secara andal dan efisien.
IESR mengusulkan tiga agenda prioritas bagi kepemimpinan baru PLN. Pertama, memulihkan keandalan pasokan melalui audit menyeluruh terhadap pembangkit dan jaringan, evaluasi kontrak pembelian listrik, serta penguatan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem.
Kedua, mereformasi tata kelola keuangan melalui regulasi pendapatan dan tarif berbasis kinerja, pemisahan yang jelas antara biaya komersial dan kewajiban pelayanan publik, serta pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah secara transparan dan tepat waktu.
Ketiga, menjadikan transisi energi sebagai penggerak transformasi perusahaan melalui modernisasi jaringan, pengembangan penyimpanan energi, reformasi pengadaan listrik, dan perluasan partisipasi swasta serta pemerintah daerah.
IESR menegaskan, pembenahan tersebut bukan berarti memprivatisasi PLN atau mengurangi penguasaan negara atas sektor ketenagalistrikan. Sebaliknya, reformasi diperlukan untuk memperkuat kemampuan negara dalam menyediakan listrik yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.
“PLN yang kuat adalah PLN yang mampu menjamin listrik tetap menyala, harganya terjangkau, keuangannya sehat, dan sistemnya siap beralih ke energi bersih,” tegas Fabby.
Menurut IESR, arah transformasi tersebut akan menjadi salah satu penentu kemampuan PLN menghadapi tantangan kelistrikan nasional sekaligus mendukung transisi energi Indonesia. (*/Red)
