Medan, ArmadaBerita.Com – Penanganan banjir, peningkatan layanan dasar, dan kesejahteraan masyarakat menjadi pekerjaan besar yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027. DPRD Kota Medan menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi agar anggaran daerah lebih terarah pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, Selasa (13/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua, anggota dewan, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah Pemko Medan.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan fraksi DPRD. Menurutnya, saran dan rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan perencanaan dan penganggaran sebelum pembahasan berlanjut ke tahap berikutnya.
Salah satu perhatian utama dalam rancangan anggaran tersebut adalah penanganan banjir dan genangan. Pemko Medan menyiapkan anggaran Rp360 miliar untuk menangani 100 titik banjir atau genangan, memperbaiki dan membangun drainase sepanjang 59 kilometer, serta menangani jalan sepanjang 123 kilometer.
Kawasan Medan Utara, khususnya Belawan yang menghadapi persoalan banjir rob, juga menjadi prioritas. Penanganannya direncanakan secara terintegrasi melalui sistem drainase dari saluran tersier, sekunder, hingga primer dan saluran pembuangan atau sungai. Pemko Medan juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemprov Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II.
Di luar infrastruktur, rancangan APBD 2027 turut memuat peningkatan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000, bantuan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah untuk 500 siswa, dan beasiswa bagi 200 mahasiswa berprestasi.
Dalam tanggapannya, Rico menegaskan bahwa penajaman belanja perangkat daerah diperlukan agar anggaran lebih terarah pada program prioritas yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik. Pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp6,99 triliun.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjutnya, akan ditempuh melalui optimalisasi potensi penerimaan, pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi perpajakan, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi, bukan dengan menaikkan tarif pajak atau retribusi.
Masukan fraksi-fraksi DPRD selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan bersama pada tahapan berikutnya. Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum untuk memastikan rencana belanja daerah selaras dengan kebutuhan warga dan kemampuan keuangan Kota Medan. (Asn)
