Medan, ArmadaBerita.Com – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution melontarkan gagasan penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di sejumlah daerah. Kebijakan itu dinilai bisa menjadi cara baru untuk mengurangi kesenjangan penerimaan antarkabupaten/kota setelah penerapan opsen PKB.
Bobby melihat ada persoalan dalam pola penerimaan baru tersebut. Daerah dengan jumlah kendaraan besar otomatis memiliki potensi penerimaan lebih tinggi, sementara wilayah dengan basis kendaraan kecil mendapat porsi yang lebih terbatas.
Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, misalnya, disebut memiliki jumlah kendaraan yang jauh lebih besar. Kondisi itu membuat kedua daerah tersebut berpeluang menikmati penerimaan PKB lebih besar dibandingkan daerah lain.
“Yang paling banyak itu Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Karena dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten/kota,” kata Bobby saat membuka rapat koordinasi optimalisasi PAD di Medan, Senin (31/8/2026).
Karena itu, Bobby membuka opsi agar PKB di daerah tertentu dapat dibuat lebih rendah. Tujuannya bukan sekadar meringankan beban masyarakat, tetapi juga menarik transaksi pembelian dan pendaftaran kendaraan keluar dari pusat-pusat ekonomi seperti Medan.
“Bagaimana jika di daerah tertentu untuk kendaraan itu pajaknya kita rendahkan. Sehingga tidak semua orang membeli mobil ke Medan, misalnya,” ujarnya.
Gagasan tersebut sekaligus menempatkan pajak kendaraan sebagai instrumen untuk mengatur persebaran basis penerimaan daerah. Jika kendaraan lebih banyak terdaftar di daerah dengan basis pajak rendah, potensi penerimaannya diharapkan ikut tumbuh.
Di sisi lain, Pemprov Sumut masih mengejar target penerimaan daerah tahun ini. Data Bapenda Sumut mencatat realisasi hingga Agustus 2026 mencapai Rp3,86 triliun atau 55,41 persen dari target Rp6,96 triliun.
Bobby menilai capaian tersebut cukup baik, tetapi masih harus digenjot agar target penerimaan 100 persen dapat dicapai hingga akhir tahun. Pemerintah provinsi juga meminta dukungan kabupaten/kota untuk memperkuat optimalisasi PAD.
Selain pajak, Sumut mulai membidik sumber pendapatan lain. Salah satunya melalui rencana peluncuran BLUD bidang olahraga yang ditargetkan pada November 2026.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menilai potensi penerimaan Sumut masih sangat luas. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dana transfer pusat, BUMD, BLUD, pemanfaatan Barang Milik Daerah, CSR, Baznas hingga alokasi anggaran kementerian dan lembaga.
Fatoni menekankan optimalisasi PKB tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah provinsi. Sinergi dengan kabupaten/kota dan seluruh unsur Samsat menjadi kunci agar penerimaan terus meningkat.
“Kita memang tidak bisa kerja sendiri, harus ada dukungan semua untuk mengoptimalkan penerimaan ini,” kata Fatoni.
Dalam rapat tersebut, Fatoni juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Bobby Nasution atas upaya meningkatkan PAD Sumatera Utara. Bagi Pemprov Sumut, tantangannya kini bukan hanya mengejar besarnya penerimaan, tetapi memastikan manfaat kebijakan pajak juga tersebar lebih merata di seluruh daerah. (Asn)
