Medan, AtmadaBerita.Com — Kunjungan puluhan mahasiswa Universitas Dharmawangsa (Undhar) ke DPRD Kota Medan tidak sekadar menjadi agenda edukasi kelembagaan. Dalam forum Parliament Tour tersebut, mahasiswa memanfaatkan kesempatan berdialog langsung dengan pimpinan DPRD untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan, mulai dari banjir rob, kriminalitas, beasiswa, antrean BBM hingga infrastruktur jalan.
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menerima langsung rombongan mahasiswa didampingi Wakil Ketua DPRD Rajudin Sagala, Wakil Ketua DPRD Zulkarnaen, serta Anggota Komisi III Agus Setiawan, Senin (20/7/2026).
Salah satu sorotan datang dari Muhammad Jefri, mahasiswa Fakultas Hukum Undhar, yang mempertanyakan penanganan banjir rob di kawasan Young Panah Hijau, Kecamatan Medan Labuhan. Menurutnya, banjir semakin sering terjadi dan diduga berkaitan dengan aktivitas penimbunan serta pembangunan di kawasan bekas perkebunan dan persawahan.
Selain persoalan lingkungan, Jefri juga menyinggung tingginya angka kriminalitas di Medan Utara, khususnya aksi begal di Sei Canang dan tawuran di Belawan yang dinilai masih meresahkan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Wong Chun Sen mengatakan DPRD akan meneruskan persoalan banjir rob kepada Komisi IV untuk dilakukan peninjauan lapangan.
Menurut Wong, DPRD sebelumnya telah mengusulkan pembangunan tanggul maupun peninggian benteng penahan air laut, namun realisasinya terkendala kebutuhan anggaran yang cukup besar. “Persoalan ini menjadi perhatian kami dan terus dibahas dalam berbagai rapat DPRD,” katanya.
Terkait persoalan keamanan, Wong menyebut aparat kepolisian bersama TNI terus meningkatkan patroli dan koordinasi lintas instansi untuk menekan angka kejahatan jalanan maupun peredaran narkoba di kawasan Medan Utara.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa lainnya, Suryadarma, juga mempertanyakan kebijakan batas usia maksimal 25 tahun dalam pengajuan beasiswa melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pimpinan DPRD menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga aspirasi tersebut disarankan disampaikan langsung kepada pemerintah provinsi maupun DPRD Sumatera Utara.
Sementara itu, Roberto menyoroti antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Adam Malik yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
Menjawab pertanyaan tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan Zulkarnaen menjelaskan antrean terjadi akibat kendala distribusi BBM dari Depot Pertamina Belawan dan proses penyesuaian rantai pasok.
Ia mengatakan kondisi kini mulai berangsur normal setelah dilakukan koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, serta aparat keamanan untuk memperlancar distribusi.
Dalam kesempatan itu, Zulkarnaen juga mengingatkan mahasiswa agar selalu mengedepankan sikap kritis dengan memverifikasi informasi sebelum mempercayai berbagai isu yang berkembang di masyarakat.
Persoalan lain disampaikan Ardina Rasti dari Fakultas Ekonomi yang mengeluhkan rusaknya Jalan Pasar 9 Simpang Helvetia beserta saluran drainase yang tidak berfungsi.
Namun setelah dilakukan pengecekan, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala menjelaskan lokasi tersebut ternyata berada di wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang.
Karena berada di luar kewenangan Pemerintah Kota Medan, masyarakat diminta menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Deli Serdang agar dapat diusulkan melalui mekanisme pokok-pokok pikiran (Pokir).
Dialog berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan mengenai pelayanan publik, pembangunan daerah hingga efektivitas program pemerintah yang dinilai perlu terus dievaluasi agar tepat sasaran.*
