Medan, Armadaberita.com — Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (DPD PIKI) Sumatera Utara menggelar peringatan Dies Natalis ke-62 yang dirangkaikan dengan Perayaan Natal 2025 di GBI T.O.D JW Marriott Medan, Jumat (19/12/2025). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bagi PIKI dalam merespons tantangan kebangsaan, khususnya persoalan krisis ekologis yang semakin dirasakan masyarakat.
Ketua DPD PIKI Sumatera Utara, Naslindo Sirait, dalam refleksinya menyampaikan bahwa memasuki tahun 2025, masyarakat Indonesia dihadapkan pada paradoks antara harapan baru terhadap pemerintahan yang baru dan realitas bencana alam yang terus berulang. Banjir dan longsor di berbagai daerah, menurut dia, menunjukkan bahwa persoalan lingkungan belum tertangani secara menyeluruh.
“Di penghujung tahun, perhatian bangsa kembali tersita pada penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan,” ujar Naslindo.
Ia mengungkapkan, hingga 18 Desember, bencana alam berdampak pada sekitar 1,7 juta jiwa. Sebanyak 338 orang meninggal dunia, 138 orang dilaporkan hilang, puluhan ribu rumah mengalami kerusakan, dan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp16,89 triliun. Sementara itu, lebih dari 42 ribu orang masih berada di pengungsian.
PIKI menilai bahwa bencana tersebut tidak dapat dilepaskan dari relasi manusia dengan lingkungan. Perubahan fungsi hutan, alih guna lahan, serta eksploitasi sumber daya alam dinilai telah memicu ketidakseimbangan ekologis. Naslindo menyebut, kondisi ini menandai pergeseran dari era Holocene ke Anthropocene, ketika aktivitas manusia menjadi faktor dominan dalam perubahan lingkungan.
“Ketika alam diperlakukan semata sebagai objek, maka risiko bencana akan semakin besar,” katanya.
Dalam konteks itu, PIKI mendorong agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif. Menurut PIKI, upaya pencegahan perlu diperkuat melalui penataan ruang yang berkelanjutan, kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan, penguatan regulasi, serta pendidikan lingkungan bagi masyarakat.
PIKI juga menekankan pentingnya membangun ketangguhan masyarakat. Dengan sebagian besar wilayah Indonesia tergolong rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
Lebih lanjut, PIKI mengangkat gagasan keadilan ekologis, yakni pengakuan terhadap keberlanjutan ekosistem sebagai bagian dari kepentingan bersama. Naslindo mencontohkan sejumlah negara yang telah memberikan pengakuan hukum terhadap entitas alam seperti sungai dan hutan.
“Gagasan ini dapat menjadi bahan refleksi, termasuk bagi kawasan Danau Toba dan ekosistem sekitarnya,” ujarnya.
Menurut PIKI, krisis ekologis global yang ditandai perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan polusi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.
Melalui peringatan Dies Natalis dan Natal 2025 ini, PIKI mengajak pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan warga untuk memperkuat komitmen menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama lintas generasi.
“Upaya pencegahan dan keberlanjutan harus menjadi bagian dari cara kita membangun masa depan,” kata Naslindo.
