Medan, ArmadaBerita.Com
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Dodok Dwi Handoko, yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) menyampaikan, hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Utara (Sumut) mencapai Rp6,04 triliun. Sedangkan belanja pegawai mencatat realisasi sebesar Rp4,15.
“Anggaran ini digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja, pembayaran THR, serta gaji ke-13 bagi aparatur negara,” kata Dodok melalui siaran tertulis yang disampaikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I mengenai perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2025 pada Selasa (24/6/2025).
Dari sisi Belanja Barang, sebut Dodok, terealisasi sebesar Rp1,71 serta Belanja Bantuan Sosial telah terealisasi sebesar Rp33,93 miliar. Seluruh dana ini terserap oleh satuan kerja di bawah Kementerian Agama, seperti Kanwil Kemenag Sumut, IAKN Tarutung, STAIN Mandailing Natal, UIN Padangsidimpuan, dan UIN Sumut.
Sementara itu, Belanja Modal menunjukkan capaian dengan realisasi Rp146,46 miliar. Dana ini digunakan untuk program infrastruktur pendidikan (PAUD dan wajib belajar), modernisasi alutsista dan sarana pertahanan, serta penguatan manajemen di Mahkamah Agung. “Kementerian PUPR mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp50,14 miliar, terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan,” jelas Dodok.
Diterangkan bahwa, hingga 31 Mei 2025, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Utara telah mencapai Rp16,43. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi mencapai Rp11,60 triliun. Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, yang digunakan antara lain untuk mendukung layanan pendidikan dan kesehatan seperti BOS dan BOK, telah terealisasi Rp2,84 triliun.
Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp1,36 triliun. Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan sebesar Rp559,58 miliar, sementara Insentif Fiskal direalisasikan sebesar Rp62,29 miliar. Sedangkan DAK Fisik baru terealisasi sebesar Rp1,44 miliar.
“Untuk mendukung peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik, pemerintah melaksanakan skema penyaluran langsung Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah mulai tahun 2025. Skema ini menggantikan mekanisme lama yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan kini langsung disalurkan dari Kas Negara ke rekening guru, sehingga menjamin ketepatan waktu, ketepatan jumlah, dan keterukuran penyaluran,” ungkapnya.
Pada tahun 2025, imbuh Dodok, Provinsi Sumatera Utara mendapatkan alokasi sebesar Rp3,69 triliun yang akan disalurkan dalam empat tahap (triwulanan).
Jumlah guru penerima TPG tercatat sebanyak 82.906 orang. Hingga 31 Mei 2025, realisasi penyaluran tahap I telah selesai dilakukan dalam tiga periode yaitu: Periode I (Maret): Rp192,90 miliar untuk 17.179 guru; Periode II (Mei): Rp290,60 miliar untuk 25.927 guru, dan; Periode III (akhir Mei) : Rp309,76 miliar untuk 30.673 guru. Secara total, penyaluran tahap I telah menjangkau 73.779 guru dengan nilai realisasi mencapai Rp793,26 miliar.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sumatera Utara hingga Mei 2025 menunjukkan tren yang positif dalam mendukung permodalan pelaku UMKM. Total penyaluran KUR tercatat sebesar Rp6,18 triliun kepada 108.529 debitur, yang mewakili sekitar 7,53% dari total UMKM di Sumatera Utara.
Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menjadi penerima KUR terbesar dengan realisasi Rp2,96 triliun kepada 55.776 debitur. Diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan nilai Rp2,21 triliun dan 35.817 debitur. Sebaliknya, sektor dengan penyaluran terkecil adalah pertambangan dan penggalian, yang hanya mencakup 5 debitur dengan total pembiayaan Rp1,15 miliar.
Sementara itu, penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah mencapai Rp222 miliar kepada 38.982 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran kembali menjadi yang dominan, menerima Rp218,43 miliar, dengan jumlah debitur mencapai 38.459 orang. “Di sisi lain, sektor konstruksi serta transportasi, pergudangan, dan komunikasi masing-masing hanya melibatkan 2 debitur, dengan total pembiayaan hanya Rp20 juta per sektor,” paparnya. (*)
