Armadaberita.com | SAMOSIR – Pemerintah Kabupaten Samosir kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Samosir meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Bupati Samosir Vandiko T Gultom bersama Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon, Jumat (23/5/2025), dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara di Aula Auditorium BPK Medan. Selain Samosir, delapan kabupaten lain di Sumut juga menerima opini WTP tahun ini.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Paula Henry Simatupang, menyampaikan bahwa opini WTP merupakan pernyataan profesional atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Opini WTP ini menjadi indikator utama akuntabilitas keuangan daerah. Kami mengapresiasi Kabupaten Samosir yang berhasil mempertahankan opini ini delapan kali berturut-turut,” ujar Paula.
Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, yang mewakili sembilan Ketua DPRD lainnya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada BPK atas pelaksanaan tugas konstitusionalnya yang profesional. Ia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Vandiko dan jajarannya atas komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kelemahan dan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. DPRD Samosir akan terus mengawal agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip good governance,” tegas Nasip.
Bupati Vandiko T Gultom dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan BPK. Ia menegaskan bahwa keberhasilan meraih opini WTP ini bukan semata-mata soal angka, melainkan bukti nyata dari komitmen untuk menjalankan roda pemerintahan secara bersih dan bertanggung jawab.
“WTP ke-8 ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah. Tapi kami juga menyadari masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Karena itu, masukan dari BPK sangat kami hargai sebagai panduan dalam memperbaiki sistem ke depan,” ujar Vandiko.
Ia pun mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk terus meningkatkan kinerja bersama demi Samosir yang lebih baik, lebih transparan, dan lebih melayani.
