MEDAN, ARMADA BERITA – Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional (RPN), Muhammad Ikhyar Velayati, menyuarakan keheranannya terhadap serangkaian kritik media asing dan tokoh LSM lokal terhadap pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Joko Widodo.
Ikhyar mempertanyakan kesamaan sudut pandang antara media asing dan beberapa tokoh LSM lokal terkait keputusan tersebut. “Saya heran, sudut pandang media asing dengan para Tokoh LSM terkait pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo itu kok sama ya, apakah ini kebetulan atau memang ada kerjasama,” ujar Ikhyar di Medan, Kamis (29/01/2024).
Mantan aktivis 98 tersebut menyampaikan bahwa tidak hanya isu pemberian gelar jenderal kehormatan, tetapi juga banyak isu lain yang dikampanyekan negara dan lembaga asing di dukung oleh tokoh LSM lokal. Ikhyar menyoroti isu-isu seperti deforestasi, degradasi, pekerja anak, dan pelanggaran HAM, yang dianggapnya sebagai alat negara-negara Barat untuk menghambat masuknya produk sawit Indonesia ke pasar Eropa.
“Banyak tokoh LSM lokal dan aktivis, sadar atau tidak sadar, telah menjadi kaki tangan asing. Misalnya dalam isu sawit, mereka justru memberikan laporan rutin ke funding tentang isu deforestasi, degradasi, pekerja anak, dan pelanggaran HAM yang membuat Indonesia kalah di sidang WTO, padahal isu ini hanya alat UE dan AS agar sawit kita tidak bisa masuk pasar Eropa,” jelas Ikhyar.
Ikhyar menambahkan bahwa hal serupa terjadi saat larangan ekspor nikel dan kebijakan hilirisasi, di mana tokoh LSM lokal turut mendukung kampanye asing yang dianggapnya sebagai bagian dari perang dagang. “Ini kan sejatinya perang dagang. Produk minyak nabati mereka seperti bunga matahari, kedelai, hingga jagung kalah bersaing dari sawit kita, dan berpotensi membuat perusahaan perkebunan mereka bangkrut. Begitu juga dengan larangan ekspor nikel, bisa membuat perusahaan baja mereka tutup sehingga mengganggu stabilitas ekonomi-politik di negara UE dan AS,” paparnya.
Ikhyar menekankan perlunya kesadaran dari para tokoh LSM dan akademisi terkait skenario yang dijalankan oleh negara asing dalam mempengaruhi opini dan kebijakan di Indonesia. “Mereka (LSM) harus tahu skenario culas negara asing tersebut,” tambah Ikhyar. (Dewa)
