ARMADABERITA.COM, MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan anggaran sebesar Rp430 miliar untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah. Dana tersebut akan difokuskan pada lima bidang prioritas yang dinilai paling mendesak agar kehidupan masyarakat terdampak dapat segera kembali berjalan normal.
Alokasi terbesar diarahkan ke sektor infrastruktur dengan nilai sekitar Rp275 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak, memperkuat tanggul, menormalisasi sungai, membenahi sistem sumber daya air, serta merehabilitasi rumah warga yang terdampak bencana. Pemerintah menilai pemulihan infrastruktur menjadi kunci karena berpengaruh langsung terhadap mobilitas warga, distribusi logistik, dan pergerakan ekonomi lokal.
Selain infrastruktur, Pemprov Sumut mengalokasikan Rp36,8 miliar untuk sektor pendidikan, Rp6,9 miliar untuk kesehatan, serta Rp1,68 miliar untuk komunikasi dan informatika. Bantuan keuangan sebesar Rp110 miliar juga disiapkan untuk disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota yang wilayahnya terdampak bencana.
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan sebagian anggaran tersebut akan digeser guna memastikan pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran. Pendidikan, menurut dia, menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus. “Untuk daerah bencana, anggaran pendidikan akan dibagi antara perbaikan infrastruktur sekolah dan pelaksanaan SPP gratis,” kata Bobby saat rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Senin, 12 Januari 2026.
Selain itu, pemerintah provinsi juga merencanakan pembangunan 200 unit hunian tetap bagi warga yang rumahnya rusak berat. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp1,2 miliar atau setara Rp60 juta per unit, menyesuaikan standar hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah pusat. Bobby mengatakan, data penerima bantuan masih akan disinkronkan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jika seluruh kebutuhan hunian sudah tercakup oleh BNPB, anggaran tersebut akan dialihkan untuk meningkatkan kualitas rumah yang dibangun.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui BNPB masih melanjutkan rehabilitasi pascabencana di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Untuk Sumatera Utara, BNPB menyiapkan 5.951 unit hunian tetap, disertai perbaikan jalan dan jembatan serta pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan dasar lainnya.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan, meski status bencana telah dicabut, pemerintah pusat tetap mendampingi daerah dalam proses pemulihan. Pemerintah berupaya memastikan tidak ada warga yang bertahan lama di pengungsian. Warga terdampak akan ditempatkan di hunian sementara, rumah sewa, atau rumah kerabat dengan biaya ditanggung negara. Selain itu, pengungsi juga menerima bantuan hidup sebesar Rp600 ribu per orang per bulan, bantuan Rp3 juta untuk penggantian isi rumah, serta Rp5 juta sebagai modal awal bagi pelaku usaha terdampak.
Ketua Satgas Pemulihan Bencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan, sejumlah indikator menunjukkan kondisi Sumatera Utara mulai berangsur pulih. Pemerintahan dari tingkat provinsi hingga desa berjalan, layanan publik kembali berfungsi, akses darat semakin lancar, serta aktivitas ekonomi mulai bergerak. Ketersediaan bahan bakar, listrik, internet, gas, dan air bersih juga relatif stabil.
Namun, Tito menilai masih ada beberapa daerah yang membutuhkan percepatan pemulihan, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Di wilayah-wilayah tersebut, sebagian indikator pemulihan dinilai belum sepenuhnya terpenuhi dan masih memerlukan perhatian khusus.
Rapat koordinasi pemulihan pascabencana ini turut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, Wakil Gubernur Sumut Surya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para bupati dan wali kota daerah terdampak, serta jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
