Samosir, ArmadaBerita.Com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir kembali menghentikan
operasional dua bangunan usaha yang belum memenuhi ketentuan perizinan, meskipun sebelumnya telah mendapat imbauan untuk menghentikan aktivitas sementara.
Penertiban dilakukan Tim Terpadu Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Samosir, Rabu (11/11/2026), dengan kembali memasang stiker penghentian operasional pada kedua bangunan tersebut.
Plt. Kepala Satpol PP Kabupaten Samosir, Rikardo Sidabutar, mengatakan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat evaluasi tim terpadu. Ia menegaskan, pemilik bangunan wajib mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak diperbolehkan beroperasi sebelum seluruh persyaratan perizinan dipenuhi.
“Berdasarkan kesepakatan kami dari tim, kami harapkan pemilik gedung dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Hari ini operasionalnya kami hentikan,” tegas Rikardo.
Ia juga memperingatkan pemilik bangunan agar tidak mencabut atau memindahkan stiker penghentian operasional. Jika pelanggaran kembali terjadi, pemerintah akan melaporkannya kepada pihak berwajib. Operasional usaha tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dapat berujung pada penutupan permanen.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Samosir, Pilippi Simarmata, meminta pemilik bangunan menyampaikan perkembangan pengurusan izin secara berkala, termasuk kendala yang dihadapi agar pemerintah dapat memberikan masukan dan solusi.
Pilippi menjelaskan, dari empat bangunan usaha yang sebelumnya dikenai penghentian operasional, dua bangunan berupa hotel dan rumah makan kembali ditertibkan karena belum memenuhi ketentuan. Satu bangunan telah mematuhi imbauan pemerintah, sedangkan satu lainnya telah menyelesaikan proses perizinan sehingga diperbolehkan kembali beroperasi.
Di sisi lain, Satpol PP bersama tim terpadu masih melanjutkan pengawasan terhadap 47 bangunan gedung lainnya yang sebelumnya telah ditertibkan. Pemerintah Kabupaten Samosir juga akan melakukan penyidikan terhadap bangunan yang belum memiliki PBG.
Pemkab Samosir menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan. Pelaku usaha tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya, tetapi operasional tidak dapat dilanjutkan sebelum izin diterbitkan.
