MEDAN, ARMADABERITA – Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengungkap dua jaringan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap empat orang tersangka dan menyelamatkan 11 calon pekerja migran yang diduga akan diberangkatkan melalui jalur ilegal.
Pengungkapan dua perkara ini disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumut, Kombes Pol. Kristinatara Wahyuningrum, dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (11/11/2026).
Kristinatara menjelaskan, pengungkapan dilakukan Subdit III Ditres PPA dan PPO berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 3 dan 4 Oktober 2026. Kedua jaringan tersebut menggunakan modus berbeda, yakni menyamarkan keberangkatan calon PMI sebagai wisatawan dan memberangkatkan pekerja melalui jalur laut tidak resmi dengan kapal tongkang.
“Pengungkapan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Polri kepada masyarakat. Kami berkomitmen memastikan setiap tindak pidana terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan ditangani secara profesional, tegas, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Kristinatara.
Pada kasus pertama, polisi menangkap dua perempuan berinisial S alias R (40) dan ES (41) di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, pada 2 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, ES diduga bertugas merekrut calon PMI sekaligus membantu pengurusan paspor. Sementara itu, S alias R berperan mengatur transportasi dan tiket keberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai menuju Malaysia.
Keduanya diduga merekrut dua perempuan berinisial R.A. (24), warga Tebing Tinggi, dan N.R. (20), warga Serdang Bedagai. Kedua calon pekerja tersebut dijanjikan pekerjaan sebagai perawat lansia dan pengasuh bayi dengan tawaran upah masing-masing sekitar Rp6,7 juta dan Rp8,6 juta per bulan.
Selain mengungkap perekrutan tersebut, petugas juga menggagalkan keberangkatan tiga calon PMI lainnya yang hendak berangkat secara mandiri. Dengan demikian, total lima orang berhasil diselamatkan dalam perkara pertama.
“Modus yang digunakan adalah mengelabui petugas imigrasi dengan membuat keberangkatan calon PMI seolah-olah untuk perjalanan wisata atau pelancongan, padahal tujuan sebenarnya untuk bekerja di Malaysia,” jelas Kristinatara.
Sementara itu, dalam kasus kedua, polisi menangkap dua tersangka berinisial S.B. alias Pak H (57) dan M.D.T. (43), yang diketahui berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Keduanya diamankan di kawasan Air Genting, Kabupaten Asahan, pada 3 Oktober 2026.
S.B. diduga berperan merekrut dan menampung calon PMI serta mengatur pemberangkatan mereka melalui jalur laut tidak resmi menggunakan kapal tongkang.
Adapun M.D.T. diduga bertugas menjemput calon pekerja dari sejumlah lokasi, yakni loket bus Putra Pelangi, gerbang Tol Bandar Selamat, dan Bandara Internasional Kualanamu.
Dari pengungkapan jaringan kedua, polisi berhasil menyelamatkan enam calon PMI yang berasal dari Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam perkara ini, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti berupa dua unit mobil, masing-masing Mitsubishi Pajero Sport dan Ford Everest, sembilan telepon genggam, serta uang tunai sebesar Rp8,6 juta.
Penyidik juga telah memeriksa sembilan saksi dan meminta keterangan ahli dari Dinas Ketenagakerjaan serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).
Kristinatara mengatakan, penanganan kedua perkara dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, BP3MI Sumut, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, serta Laboratorium Forensik Polda Sumut.
Atas dugaan perbuatannya, dua tersangka dalam kasus pertama dijerat Pasal 455 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Sementara itu, dua tersangka dalam kasus kedua dijerat Pasal 81 subsider Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Kami tegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun perdagangan manusia, siapa pun pelakunya. Namun, terhadap perkara yang masih dalam proses penyidikan, kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Kristinatara.
Polda Sumut mengimbau masyarakat yang berminat bekerja di luar negeri agar menempuh jalur penempatan resmi dan memastikan seluruh proses administrasi serta legalitas pemberangkatan. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko eksploitasi, penipuan, maupun menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
