Medan, ArmaBerita.Com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat pembentukan dan mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas birokrasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan pemerintahan yang lebih mudah, cepat, dan terpadu, terutama dalam pemulihan pascabencana.
Hal tersebut disampaikan Bobby dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (12/11/2026).
Bobby mengungkapkan, ketersediaan MPP di Sumut masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera. Dari total 33 kabupaten/kota, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif.
“Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif,” ujar Bobby.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemprov Sumut menargetkan tiga MPP baru di Kabupaten Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Nias dapat diresmikan hingga akhir 2026. Dengan demikian, jumlah daerah yang memiliki MPP akan meningkat menjadi 11 kabupaten/kota.
Bobby menegaskan, percepatan pembangunan MPP tidak harus dilakukan dengan mendirikan gedung baru yang megah atau membutuhkan anggaran besar. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset bangunan yang tersedia serta menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Menurutnya, prioritas utama pembangunan MPP terletak pada lokasi yang strategis dan kelengkapan layanan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menekankan bahwa pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari penanganan pascabencana. Sebab, bencana tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga menghambat aktivitas dan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana,” kata Purwadi.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus menghadirkan pelayanan yang cepat, responsif, dan berintegritas, termasuk melalui sistem jemput bola bagi masyarakat yang berada di wilayah terisolasi maupun lokasi pengungsian.
Menurut Purwadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan.
“Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespons. Pemerintah tidak boleh kaku, melainkan harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Melalui percepatan pembentukan dan optimalisasi MPP, pemerintah diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat pascabencana.
