MEDAN, ARMADA BERITA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, menjelaskan alasan dirinya ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menyikapi persoalan yang dinilainya berkaitan dengan kepatuhan terhadap konstitusi.
Menurut Sofyan, sikap tersebut juga dilandasi keinginannya agar generasi mendatang tidak menyalahkan para wakil rakyat yang dinilai membiarkan persoalan konstitusional tanpa mengambil sikap.
“Ini bentuk tanggung jawab moral saya yang konstitusional. Menolak ketidakbenaran demi sejarah ke depan,” kata legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I itu dalam acara Semarak Budaya bertema “Merangkai Cerita, Merawat Budaya, Kreativitas Storytelling di Era Digitalisasi” di Kompleks CBD Polonia, Medan, Kamis sore (22/11).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli DPR RI Lisnawati Ginting dan Pandapotan Tamba, serta Rektor Universitas Satya Terra Bhinneka, Bobby Christian Halim. Peserta kegiatan terdiri atas mahasiswa dan jurnalis di Kota Medan.
Dalam pemaparannya, Sofyan menjelaskan bahwa dirinya merupakan satu dari tiga anggota Komisi X yang tercantum dalam daftar 14 nama pengusul HMP dari Fraksi PDI Perjuangan.
Ia mengatakan, keterlibatannya tidak terlepas dari tugas Komisi X yang membidangi pendidikan. Menurutnya, polemik yang menjadi perhatian saat ini berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon wakil presiden.
Sofyan menyampaikan bahwa konstitusi dan Undang-Undang Pemilu mengatur persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden adalah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Ia juga menyinggung ketentuan mengenai pemberhentian seorang pemimpin apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana, korupsi, perbuatan tercela, maupun pelanggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Sofyan mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan yang menurutnya telah menjadi objek pembahasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Ia mengemukakan pandangannya mengenai temuan dan pertimbangan dalam putusan kedua lembaga tersebut, termasuk terkait bukti kelulusan SMA dan surat keterangan pengganti ijazah.
Ia juga menyinggung dokumen pendidikan dari luar negeri yang, menurut penelusurannya, hanya menunjukkan pendidikan berupa kursus singkat selama tiga bulan dan bukan pendidikan yang setara dengan SMA.
“Sebagai anggota DPR yang berada di Komisi X bidang pendidikan, tentu tidak adil jika saya diam saja melihat ketidakbenaran ini. Kalau saya diam, suatu saat saya akan disalahkan oleh anak cucu saya karena membiarkan orang yang secara hukum dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan tetap melenggang,” tegasnya.
Menanggapi pandangan yang mempertanyakan keterlibatannya dalam pengusulan HMP karena selama ini dikenal sebagai sosok moderat, Sofyan menegaskan bahwa keputusannya bukan didasari sentimen pribadi ataupun sekadar perbedaan politik.
Ia menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga marwah konstitusi dan memperjuangkan prinsip-prinsip yang diyakininya benar. Sofyan juga menilai Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional anggota DPR yang dapat digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan sikap terhadap persoalan kenegaraan.
“Justru karena ingin berbuat benar, kita tidak boleh diam melihat ketidakbenaran. Hak menyatakan pendapat adalah hak konstitusional anggota DPR. Melalui tanda tangan itu, saya ingin mengukir sejarah bahwa kita mematuhi konstitusi demi masa depan generasi mendatang,” pungkasnya.
