Oleh: Afniza Syahrial
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan kebijakan baru berupa tarif impor universal sebesar 10 persen untuk semua negara yang mengekspor produk ke Amerika Serikat.
Kebijakan ini disebutnya sebagai Liberation Day atau hari pembebasan, karena dianggap sebagai langkah untuk membebaskan ekonomi AS dari ketergantungan pada barang impor dan mengembalikan kemandirian industri dalam negeri.
Selain itu, Trump juga menilai selama ini banyak negara menetapkan tarif yang tidak adil terhadap produk Amerika, sementara mereka menikmati akses ekspor yang lebih bebas ke pasar AS.
Indonesia misalnya, dikenai tarif lebih tinggi dari 10 persen. Produk asal Indonesia, diberikan tarif impor sebesar 32 persen karena Trump menilai ada ketimpangan, seperti tarif 25–30 persen yang dikenakan Indonesia terhadap produk sepatu dan tekstil asal AS.
Dampak kebijakan ini langsung terasa di Indonesia. Sebagai catatan, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2023 tercatat sebesar 14 miliar dolar AS atau sekitar Rp235 triliun.
Namun, dengan tarif baru, permintaan dari AS diperkirakan akan menurun menjadi sekitar 8 miliar dolar AS. Hal ini berpotensi menekan industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki, bahkan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor.
Meski kontribusi ekspor Indonesia ke AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 2,5 persen, pasar tetap bereaksi negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok karena investor panik menghadapi ketidakpastian kebijakan.
Padahal, Trump masih memberikan waktu 60 hari kepada negara-negara terkait untuk melakukan negosiasi ulang.
Kebijakan tarif Trump tidak hanya berdampak ke Indonesia, tetapi juga ke Cina dan banyak negara lain. Cina sebagai sasaran utama kebijakan ini dituduh melakukan praktik transhipping, yakni mengirim barang ke negara ketiga seperti Vietnam agar bisa masuk ke AS dengan label “Made in Vietnam”, padahal produksinya masih dilakukan di Cina.
Sebagai bentuk perlawanan, Cina juga mengenakan tarif balasan hingga 125 persen, serta menerapkan kebijakan non-tarif seperti penundaan penayangan film-film Hollywood.
Meski demikian, pemerintah Cina menganggap kebijakan Trump lebih sebagai retorika politik ketimbang ancaman nyata terhadap ekonomi mereka.
Di sisi lain, beberapa pabrik di Cina mulai menunda pengiriman produk ke AS, menunjukkan adanya dampak nyata dalam jangka pendek.
Cara Menang
Meski menekan negara berkembang, situasi ini harus dilihat oleh Indonesia sebagai kesempatan membuka peluang. Ketika kondisi global penuh ketidakpastian, terjadi kesenjangan informasi yang menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang berani mengambil risiko.
Sejarah menunjukkan, kejayaan sering kali muncul bukan dari masa-masa stabil, tetapi justru dari runtuhnya tatanan lama. Inilah celah yang harus bisa digunakan oleh Indonesia.
Bergabungnya Indonesia ke dalam blok BRICS bisa menjadi salah satu strategi untuk memperluas pasar ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap AS.
Negara-negara BRICS bisa diajak memadukan pasar, untuk menciptakan sirkulasi dagang baru yang saling menguntungkan. Semua negara, termasuk negara BRICS terdampak.
Lalu kenapa negara-negara BRICS tidak membangun sebuah pasar bersama?
Seorang analisis pasar misalnya memberikan pernyataan, Trump telah menutup era pasar bebas dengan kebijakan tarif ini. Tetapi pasar bebas baru bisa didisain ulang.
Selain itu, pemerintah perlu membangun kompetensi ekonomi domestik. Kekuatan populasi yang besar adalah modal untuk menciptakan produk serta menjadi pangsa pasar besar juga. Tentu ini harus disertai dengan stimulus untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Produk yang seharusnya dikirim ke AS seharusnya bisa dijual di dalam negeri, atau dinegara-negara se-kawasan. Ini juga perlu menjadi kebijakan baru.
Di masa pandemi, kita ingat, ekonomi Indonesia adalah salah satu dari sedikit yang bertahan. Kuncinya adalah pada pangsa pasar ekonomi dalam negeri sendiri.
Pemerintah juga perlu menyampaikan kebijakan dengan komunikasi yang jelas agar masyarakat tetap optimis. Strategi komunikasi pemerintah perlu dibangun dengan baik. Jangan berdiam diri melihat kondisi ini.
Pernyataan-pernyataan perwakilan pemerintah Cina di media, memperlihatkan rasa percaya diri, bahwa mereka tidak bisa didikte oleh AS. Artikulasi komunikasi seperti ini perlu dilakukan oleh pemerintah.
Sebagaimana dikatakan oleh ekonom John Maynard Keynes, ekonomi berkembang bukan hanya karena strategi, tapi juga karena harapan dan kepastian. Ini yang perlu dibenahi oleh Indonesia, bukan hanya melulu menghiba keringanan dari AS.
Mahasiswi Prodi S1 Administrasi Bisnis, FISIP USU
