armadaberita.com | MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus berbenah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Salah satunya dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memperkuat pengelolaan aduan masyarakat melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).
Kegiatan yang diadakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut ini melibatkan seluruh perwakilan kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan BUMD se-Sumut.
“LAPOR! adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kalau pengelolaannya baik, kita bisa lebih cepat, tepat, dan profesional dalam merespons keluhan masyarakat,” ujar Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Lies Handayani saat membuka acara secara daring dari Aula Kominfo Sumut, Kamis (24/4/2025).
LAPOR! menjadi semakin penting sejak terbitnya Permendagri Nomor 8 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap daerah mengelola aduan secara serius. Tren penggunaan LAPOR! pun naik drastis, dari 34.375 aduan pada 2022 menjadi 48.805 aduan di 2023. Tingkat penyelesaian juga meningkat dari 78,28% menjadi 92,32%.
“Teknologi makin maju, aduan masyarakat makin banyak. Ini tandanya masyarakat makin sadar haknya, dan kita juga harus siap memberi layanan terbaik,” tambah Lies.
Dari pusat, hadir secara virtual Rega Tadeak Hakim dari Pusat Penerangan Kemendagri. Ia menyebut masyarakat kini menuntut layanan publik yang cepat, mudah, murah, cerdas, dan berkualitas. Untuk itu, aduan menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki pelayanan.
Sementara dari Ombudsman RI, Pepi Pitria menegaskan, LAPOR! kini sudah terintegrasi dengan sistem SIMPeL milik Ombudsman. Mereka akan terus memantau tindak lanjut aduan dan berkoordinasi dengan inspektorat daerah untuk memastikan tidak ada laporan yang terabaikan.
“Kami ingin sinergi pengelolaan pengaduan ini semakin kuat, dari pusat sampai ke tingkat desa,” katanya.
Acara ini juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Ahmad Yazid Matondang, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Harvina Zuhra, serta para pejabat pengelola aduan dari seluruh Sumut.
Dengan kolaborasi dan semangat yang sama, Pemprov Sumut berharap ke depan setiap keluhan warga bisa ditangani lebih cepat, transparan, dan berdampak nyata. (*)
