Medan, ArmadaBerita.Com
Belasan orang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (DPW Pemuda LIRA) Sumatera Utara berdemo di depan pintu gerbang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD-SU), Senin (16/11/2020) siang.
Kedatangan mereka mengaku untuk meminta DPRD-SU dan pimpinan terkait agar mengusut keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara yang terlibat dalam kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
Dengan menggunakan pengeras suara, Mara Gading Siregar, selaku koordinator aksi bersama Andri Fauzan Hasibuan, koordinator lapangan mengatakan bahwa budaya korupsi bagi pejabat di Sumatera Utara yang kerap tersandung merupakan sindiran telak bagi masyarakat indonesia.
Hal itu terbukti dengan adanya penangkapan demi penangkapan terhadap pejabat publik, pelayan masyarakat, dan penguasa-penguasa di Sumut yang menyalahgunakan kedudukan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga.
“Penyelewengan-penyelewengan anggaran dan praktik sogok-menyogok maupun suap-menyuap dianggap hal yang lumrah bagi sebahagian kalangan yang mempunyai jabatan dan kekuasaan. Maka dari itu kita hadir untuk meminta pejabat sekarang agar memberantas habis bibit-bibit yang masih ada tersisa,” kata Mara Gading Siregar.
Mereka menyimpulkan dalam menyikapi kasus korupsi tersebut ke dalam 4 point diantaranya, meminta Legeslatif (DPRD-SU) mendesak Komisi Pembemberantasan Korupsi (KPK) agar memeriksanya dan menangkap OPD Provinsi Sumatera Utara yang terlibat dalam kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho.
Kemudian meminta DPRD-SU mendesak Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi agar segera mencopot OPD Provsu yang diduga terlibat kasus suap mantan Gubsu, Gatot Pujonugroho.
Ketiga, meminta DPRD-SU mendesak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Poo Martuani Sormen agar segera menuntaskan dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
“Dan point ke empatnya kami meminta DPRD-SU mendesak KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) Kabupaten Labuhan Batu Selatan,” ungkap pendemo yang mengaku akan terus melakukan aksi serupa jika DPRD-SU tak menindaklanjuti upaya mereka.
Usai menyampaikan orasinya, para pendemo pun membubarkan diri dengan mengendarai mobil Pik Up yang mereka persiapkan. (Nst)
