Armadaberita.com, JAKARTA — Pemerintah pusat resmi memulai langkah besar dalam pembenahan tata kelola bantuan sosial (bansos) melalui program piloting digitalisasi yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Selasa (3/2). Program ini digadang menjadi tonggak utama transformasi digital layanan publik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sosialisasi berlangsung dengan kehadiran para pimpinan lembaga kunci: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Bappenas Rahmad Pambudi, Menpan RB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Mendagri Ribka Haluk, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Transformasi Dimulai dari Data
Dalam pemaparannya, Menteri Sosial Gus Ipul menegaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan satu prinsip utama: “Transformasi bangsa dimulai dari transformasi data.”
Menurutnya, pembenahan data bansos bukan lagi kebutuhan administratif, melainkan fondasi bagi efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran penerima.
“Melalui piloting di Banyuwangi, setelah data ditajamkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat salah sasaran (exclusion error) penerima PKH berhasil turun menjadi 28,2 persen,” ungkap Gus Ipul. Ia menilai capaian ini menjadi bukti kuat bahwa digitalisasi mampu mengatasi persoalan klasik bansos yang selama ini menghambat efektivitas program.
Integrasi AI dan Infrastruktur Digital Publik
Digitalisasi bansos menjadi bagian dari agenda besar transformasi digital pemerintah melalui integrasi Digital Public Infrastructure (DPI) dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Kombinasi ini dirancang untuk memastikan validitas data, mempercepat proses verifikasi, serta memperkecil risiko penyelewengan.
Pendekatan ini sejalan dengan prioritas nasional untuk memperkuat transparansi, interoperabilitas data, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Piloting Meluas ke 40 Kabupaten/Kota
Setelah menunjukkan hasil awal yang menjanjikan, pemerintah memperluas piloting digitalisasi bansos pada tahun ini. Sebanyak 40 kabupaten/kota dan satu provinsi akan menjadi lokasi uji coba lanjutan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyerukan kolaborasi total antar-pemerintah daerah.
“Saya mengajak seluruh pemda untuk bersatu dan bergerak bersama. Ini bukan hanya proyek digitalisasi, tetapi ikhtiar memperbaiki masa depan bansos kita,” ujarnya.
Menurut Luhut, keberhasilan piloting sangat bergantung pada komitmen pemda dalam menyiapkan infrastruktur data, SDM digital, serta koordinasi lintas instansi.
