MEDAN, ARMADABERITA.COM – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kembali menahan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Smart Airport Bandara Kualanamu yang merugikan negara miliaran rupiah. Kedua tersangka adalah Lie Danny (LD), Direktur Utama PT Lusavrinda Jayamadya, dan Yassir, ST (Y), Direktur Utama PT Dinamika Utama Indonesia.
Proyek Smart Airport tahun 2017 yang bernilai Rp34,3 miliar melibatkan pekerjaan seperti sistem manajemen troli, banner digital, dan sistem survei cerdas. Lie Danny selaku subkontraktor diduga menerima keuntungan tidak sah sebesar Rp3,7 miliar, sementara Yassir yang bertanggung jawab pada sistem pengelolaan suhu dan air menyebabkan kerugian negara hingga Rp797 juta karena peralatan yang tidak berfungsi.
Kejati Sumut menyebut, PT Angkasa Pura Solusi, penyedia utama proyek, menunjuk subkontraktor tanpa persetujuan tertulis dari PT Angkasa Pura II. Modus yang ditemukan meliputi markup harga dalam pembuatan harga perkiraan sendiri (OE) dan penunjukan subkontraktor yang tidak sesuai prosedur.
Pengembalian Kerugian Negara
Kerugian negara dari proyek ini yang mencapai lebih dari Rp4,5 miliar telah dikembalikan pada Senin (9/12/2024) dan disetorkan ke rekening pemerintah. Namun, proses hukum terhadap kedua tersangka tetap berjalan.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Adre W Ginting, SH, MH, menjelaskan bahwa penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. “Kedua tersangka ditahan selama 20 hari, mulai 9 hingga 28 Desember 2024, di Rutan Kelas I Medan,” ujarnya.
Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur pidana bagi pelaku korupsi yang merugikan negara.
Langkah Tegas Kejati Sumut
Kasus ini menambah daftar tersangka dalam skandal Smart Airport setelah sebelumnya lima orang telah ditahan. Kejati Sumut menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas kerugian negara. (Dedy Hutajulu)
