Medan, ArmadaBerita.Com – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan pangan di wilayah tersebut berada dalam kondisi aman dan surplus menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Sinergi pengendalian pasokan dan harga dinilai mampu menjaga inflasi daerah tetap terkendali.
Kepastian tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor BI Perwakilan Sumut, Medan, Jumat (30/1/2026), yang turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama Kepala BI Sumut, Rudy Brando Hutabarat dan jajaran pemangku kepentingan terkait.
Gubernur Bobby Nasution menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan strategis, mulai dari beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, hingga minyak goreng, tercatat memiliki produksi yang melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Berdasarkan data produksi dan kebutuhan, hampir seluruh komoditas utama berada dalam kondisi surplus. Ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan,” ujar Bobby.
Ia menjelaskan, pada Oktober 2025 lalu cabai merah sempat menjadi salah satu pemicu inflasi di Sumatera Utara. Pemerintah daerah bersama BI melakukan langkah antisipatif dengan intervensi pasokan, termasuk mendatangkan cabai dari Jawa Timur. Setelah memasuki masa panen, tekanan harga berangsur menurun.
Dalam upaya menjaga inflasi tetap terkendali, Pemprov Sumut bersama BI dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjalankan 11 aksi cepat pengendalian inflasi. Langkah tersebut mencakup pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, program bundling beras SPHP dengan cabai merah, percepatan bantuan pangan, pelaksanaan pasar murah, intervensi tata niaga, inspeksi pasar, hingga penguatan kerja sama antardaerah.
Selain itu, pemerintah daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola komoditas cabai dan bawang merah, melakukan monitoring distribusi pangan, serta menetapkan toko pantau inflasi sebagai bagian dari sistem pemantauan harga harian.
Dari sisi penguatan rantai pasok, Bobby mengungkapkan bahwa pada 2026 Pemprov Sumut akan membangun tiga unit cold storage di wilayah sentra produksi dan daerah konsumsi. Pembangunan solar dryer dome juga direncanakan di beberapa daerah untuk meningkatkan kualitas dan daya simpan hasil pertanian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menilai inflasi di Sumatera Utara masih relatif tinggi, namun bukan disebabkan oleh kelangkaan struktural. Menurutnya, faktor cuaca dan bencana alam menjadi penyebab utama fluktuasi harga di daerah.
Hanif mengapresiasi kinerja TPID Sumut serta sinergi antara BI Sumut dan Pemerintah Provinsi dalam menjaga stabilitas harga.
“Kinerja TPID Sumut cukup baik. Sinergi BI dengan pemerintah daerah berjalan positif, operasi pasar aktif, dan monitoring harga dilakukan secara konsisten. Ke depan, langkah-langkah ini perlu terus diperkuat,” ujar Hanif.
Dengan koordinasi lintas lembaga yang semakin solid, BI Sumut dan Pemprov Sumut optimistis stabilitas harga dan ketersediaan pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2026 dapat terjaga, sekaligus menopang daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
